Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Kawal Hakim Agar Tidak Main-Main

RABU, 19 JUNI 2019 | 09:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perbedaan aspirasi dan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrat. Namun demikian berbagai perbedaan itu harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Begitu kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi gelaran sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di MK, Selasa (18/6) kemarin.

Dalam hal ini, Mahfud mengingatkan kepada pihak-pihak yang berseteru untuk tunduk dan patuh pada putusan hakim.


"Hukmul hakim yarfaul khilaf, vonis hakim mengakhiri perselisihan. Demikian dalil fikihnya," terang Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (19/6).

Kicauan itu langsung disambar oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengingatkan bahwa dalil fiqh yang diutarakan Mahfud memang benar adanya. Namun, sikap para hakim dalam mengambil kebijakan harus terus dijaga.

Hakim, katanya, harus hati-hati dalam memberi keputusan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan.

"Rasulullah SAW menyatakan: hakim ada tiga kelompok, satu di surga (yang tahu kebenaran dan menghukumi dengannya), 2 selainnya di neraka. HR AlHakim dll," urainya.

Mahfud mengaku setuju dengan pernyataan Hidayat. Menurutnya, konsekuensi dari menerima keputusan hakim yang inkrah adalah hakim harus hati-hati dan bertanggung jawab. Sebab, keputusan yang diambil bersifat mengikat.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal hakim.

"Hakim yang tidak adil dan koruptif selain masuk neraka (menurut agama) juga bisa dipenjarakan (menurut hukum). Kita dorong dan kawal hakim-hakim agar tidak main-main," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Irjen Slamet Uliandi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Telepon Prabowo

Jumat, 06 November 2026 | 02:03

Dzulfikar dan Fuji Abdul Tekankan Intelektualisme Pemuda untuk Pengabdian Bangsa

Jumat, 06 November 2026 | 01:31

Pramono Bertahap Menata Parkir Liar hingga Fasilitas Tanah Abang

Jumat, 06 November 2026 | 01:17

Kalau Hasil Labfor Polri Diragukan, Siapa Lagi yang Mau Dipegang?

Jumat, 06 November 2026 | 01:05

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Jumat, 06 November 2026 | 00:32

PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan Kemayoran

Jumat, 06 November 2026 | 00:17

Tunjukkan Ijazah di Pengadilan Belum Tentu Akhiri Polemik

Jumat, 06 November 2026 | 00:08

Listyo Sigit Cs Pakai Mesin Sadap Seharga Rp212 Miliar

Kamis, 05 November 2026 | 23:39

Gratis Masuk Ancol Bulan November, Cek Caranya

Kamis, 05 November 2026 | 23:12

Jokowi Menolak Ijazah Diuji Ulang, Pengamat: Apa karena Kapolri sudah Diganti?

Kamis, 05 November 2026 | 23:01

Selengkapnya