Berita

Foto: Net

Politik

Pak Jokowi, Rakyat Sudah Muak Banyak Anggota Kabinet Kerja I Abaikan Nawacita, Malah Korupsi

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 02:33 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo diperingatkan keras untuk membersihkan Kabinet Kerjanya dari para pembantunya yang terlibat dugaan kasus korupsi.

Kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama para aktivis kian memudar terhadap integritas Kabinet Kerja I yang dianggap melenceng dari Nawacita.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Antony Yudha Benusu alias Aben menegaskan, jaringan aktivis mahasiswa dan masyarakat kelas bawah sudah muak dengan sepak terjang sejumlah menterinya Jokowi, yang tak kunjung menunjukkan komitmennya menjalankan Nawacita.


“Cukup sudah. Kami sudah muak, masyarakat pun sudah muak. Pak Jokowi, segera amputasi menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan tidak melaksanakan Nawacita,” tutur Aben di Jakarta.

Aben yang merupakan salah satu Inisiator Gerakan Rakyat Proletariat ini merinci, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, misalnya, tengah dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap bersama sejumlah politisi yang sedang ditangkapi oleh lembaga antirasuah itu.

Lagipula, Enggar yang seharusnya melaksanakan Nawacitanya Jokowi, justru membangkang lewat kebijakan-kebijakan sejumlah bahan pokok impor.

"Kami menduga, Menteri Enggar itu bagian dari mafia yang menyengsarakan masyarakat. Sejumlah impor bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, malah dijadikan permainan oleh Menteri Enggar. Ini harus dibongkar dan diusut tuntas. Menteri seperti dia ini sangat memuakkan. Jangan dipelihara,” tegas Aben.

Kemudian, lanjut Aben, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya masih belum bersih dari dugaan korupsi kasus Proyek Ancol Beach City dan Pembangunan Music Stadium senilai Rp 118 miliar, pada akhir 2003.

“Dan yang paling membuat sedih dan trenyuh, adalah ketidakmampuannya mengendalikan harga tiket pesawat terbang, yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Baru kali ini, masyarakat menjerit habis-habisan dengan harga tiket pesawat yang menggila,” tutur Aben.

Sedangkan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dipertanyakan kinerjanya dalam mengurusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sejumlah kerusuhan dan kebakaran Lapas yang baru-baru ini terjadi, maupun dugaan permainan mafia dan gembong narkoba di Lapas, ditengarai masih dalam sepengetahuan Yasonna.

Untuk Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi, diduga kuat terlibat dalam kasus suap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Nah, yang terbaru adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menteri yang sebelumnya pernah dipecat oleh Presiden Jokowi ini, dan masuk kembali ke dalam jajaran kabinet, terseret dugaan kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik. Kasusnya saat ini sedang diusut oleh KPK.

“Ini membuktikan, banyak anggota Kabinet Kerja yang terindikasi korup,” imbuh Aben.

Sedangkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, kata dia, saat ini KPK sedang mengusut keterlibatan bersangkutan dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Aben juga menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan  (MKP) Susi Pudjiastuti. Menurut dia, selama ini Susi cukup lihai memainkan peran-peran pencitraannya dengan menenggelamkan dan meledakkan kapal-kapal pencuri ikan. Akan tetapi, masih kata Aben, dalam penerapan Program Nawacita bagi nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tidak nyata.

"Bahkan, sejumlah aktivis di sektor kelautan dan nelayan, melaporkan Menteri Susi atas dugaan korupsi pengadaan kapal-kapal nelayan, dan juga sejumlah pengadaan lainnya.

“Pak Jokowi mesti mendengarkan jeritan rakyatmu. Banyak menteri itu yang ternyata tidak taat pada Nawacita, dan malah korup. Masyarakat Indonesia kian terus terinjak-injak dan terpuruk dalam kesulitan ekonomi dan kemiskinan, karena ulah mereka. Segeralah diamputasi dan diganti dengan jajaran kabinet yang benar-benar loyal kepada rakyat Indonesia dengan menjalankan Nawacita secara sungguh-sungguh," pungkas Aben.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya