Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Masak Rakyat Nggak Boleh Sekadar Ngoceh Di Medsos

SABTU, 08 JUNI 2019 | 16:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fenomena saling lapor polisi atas fitnah yang terjadi di media sosial membuat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah prihatin. Menurutnya, fenomena ini hanya akan memaksa polisi untuk tebang pilih laporan.

Atas alasan itu, Fahri menilai fitnah yang muncul cukup diklarifikasi saja di media sosial, sebagaimana memberikan hak jawab di media massa.

“Nggak usah bikin capek Polri. Sebab nanti kasus terlalu banyak dan polisi terpaksa tebang pilih. Lalu yang memfitnah cukup ngaku, kalau bisa minta maaf. Kalau nggak ya apa boleh buat,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Sabtu (8/6).


Menurutnya, etika yang sudah berjalan dengan baik di media massa dalam melakukan konfirmasi harus dikembangkan di media sosial. Caranya, dengan mengembangkan etika antar sesama.

“Sekarang kita kembangkan etika antara kita saja meski media sosial itu kompleks. Sebab anonim ikut terlibat. Dewasa aja,” tegasnya.

Fahri menilai fenomena orang mengunggah kicauan di media sosial kemudian dipenjara sebagai hal yang mengerikan. Apalagi, jika kicauan itu sebatas ditujukan untuk mengkritisi kinerja pemerintah.

“Sementara sebagian yang mendukung pemerintah tidak diproses. Sebagian itu, karena di media sosial ada yang saling intip. Saling lapor,” sambungnya.

Lebih dari itu, Fahri khawatir dengan masa depan kebebasan di negeri ini. Utamanya, saat  media sosial tidak lagi bisa menjadi ruang publik yang membebaskan masyarakat dari pengapnya belenggu kekuasaan.

“Kita perlu ruang untuk sumpah serapah yang jujur dan apa adanya. Untuk yang ini bahkan saya tidak mau blok,” katanya.

“Marahlah, bahkan kalau kemarahan dan sumpah serapah caci maki itu jujur saya ingin memberi hadiah. Agar rakyat pembayar pajak itu punya ruang menuntut. Setelah mereka membayar pejabat publik termasuk penegak hukum, masak rakyat gak boleh sekadar ngoceh di media sosial?” sambung Fahri.

Fahri menegaskan bahwa kejujuran dan kritik itu penting, bahkan harus dihargai. Untuk itu, kebebasan untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh dibatasi.

“Negara harus kita lawan dan dipersulit apabila ingin merampas kebebasan kita secara semena-mena. Mari jaga akal sehat kita,” pungkasnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Rieke Diah Pitaloka Soroti Pentingnya Integrasi Data Haji Nasional

Sabtu, 23 Mei 2026 | 10:18

Pekan Depan, Presiden dan Wapres Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Sabtu, 23 Mei 2026 | 10:01

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Akhir Pekan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:47

Haji 2026, Ketua Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Waspadai Tantangan Fase Armuzna

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:35

DPR dan Grenpace Bahas Penguatan Swasembada Pangan Lewat Hilirisasi Perkebunan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:19

Pemerintah Disarankan Dahulukan Kelompok Rentan untuk MBG

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:09

Komisi V DPR Tinjau Gangguan GPS Penerbangan, Minta Sistem Mitigasi Diperkuat

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:01

Indeks DXY Kokoh di 99,24, Dolar AS Dekati Level Tertinggi 6 Pekan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:54

Harga Tiket FIFA Matchday Timnas Indonesia Juni 2026, Ini Cara Belinya

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:48

Megawati dan Sri Sultan HB X Berbincang Santai di Keraton hingga Larut Malam

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:30

Selengkapnya