Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Masak Rakyat Nggak Boleh Sekadar Ngoceh Di Medsos

SABTU, 08 JUNI 2019 | 16:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fenomena saling lapor polisi atas fitnah yang terjadi di media sosial membuat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah prihatin. Menurutnya, fenomena ini hanya akan memaksa polisi untuk tebang pilih laporan.

Atas alasan itu, Fahri menilai fitnah yang muncul cukup diklarifikasi saja di media sosial, sebagaimana memberikan hak jawab di media massa.

“Nggak usah bikin capek Polri. Sebab nanti kasus terlalu banyak dan polisi terpaksa tebang pilih. Lalu yang memfitnah cukup ngaku, kalau bisa minta maaf. Kalau nggak ya apa boleh buat,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Sabtu (8/6).


Menurutnya, etika yang sudah berjalan dengan baik di media massa dalam melakukan konfirmasi harus dikembangkan di media sosial. Caranya, dengan mengembangkan etika antar sesama.

“Sekarang kita kembangkan etika antara kita saja meski media sosial itu kompleks. Sebab anonim ikut terlibat. Dewasa aja,” tegasnya.

Fahri menilai fenomena orang mengunggah kicauan di media sosial kemudian dipenjara sebagai hal yang mengerikan. Apalagi, jika kicauan itu sebatas ditujukan untuk mengkritisi kinerja pemerintah.

“Sementara sebagian yang mendukung pemerintah tidak diproses. Sebagian itu, karena di media sosial ada yang saling intip. Saling lapor,” sambungnya.

Lebih dari itu, Fahri khawatir dengan masa depan kebebasan di negeri ini. Utamanya, saat  media sosial tidak lagi bisa menjadi ruang publik yang membebaskan masyarakat dari pengapnya belenggu kekuasaan.

“Kita perlu ruang untuk sumpah serapah yang jujur dan apa adanya. Untuk yang ini bahkan saya tidak mau blok,” katanya.

“Marahlah, bahkan kalau kemarahan dan sumpah serapah caci maki itu jujur saya ingin memberi hadiah. Agar rakyat pembayar pajak itu punya ruang menuntut. Setelah mereka membayar pejabat publik termasuk penegak hukum, masak rakyat gak boleh sekadar ngoceh di media sosial?” sambung Fahri.

Fahri menegaskan bahwa kejujuran dan kritik itu penting, bahkan harus dihargai. Untuk itu, kebebasan untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh dibatasi.

“Negara harus kita lawan dan dipersulit apabila ingin merampas kebebasan kita secara semena-mena. Mari jaga akal sehat kita,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya