Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Masak Rakyat Nggak Boleh Sekadar Ngoceh Di Medsos

SABTU, 08 JUNI 2019 | 16:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fenomena saling lapor polisi atas fitnah yang terjadi di media sosial membuat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah prihatin. Menurutnya, fenomena ini hanya akan memaksa polisi untuk tebang pilih laporan.

Atas alasan itu, Fahri menilai fitnah yang muncul cukup diklarifikasi saja di media sosial, sebagaimana memberikan hak jawab di media massa.

“Nggak usah bikin capek Polri. Sebab nanti kasus terlalu banyak dan polisi terpaksa tebang pilih. Lalu yang memfitnah cukup ngaku, kalau bisa minta maaf. Kalau nggak ya apa boleh buat,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Sabtu (8/6).


Menurutnya, etika yang sudah berjalan dengan baik di media massa dalam melakukan konfirmasi harus dikembangkan di media sosial. Caranya, dengan mengembangkan etika antar sesama.

“Sekarang kita kembangkan etika antara kita saja meski media sosial itu kompleks. Sebab anonim ikut terlibat. Dewasa aja,” tegasnya.

Fahri menilai fenomena orang mengunggah kicauan di media sosial kemudian dipenjara sebagai hal yang mengerikan. Apalagi, jika kicauan itu sebatas ditujukan untuk mengkritisi kinerja pemerintah.

“Sementara sebagian yang mendukung pemerintah tidak diproses. Sebagian itu, karena di media sosial ada yang saling intip. Saling lapor,” sambungnya.

Lebih dari itu, Fahri khawatir dengan masa depan kebebasan di negeri ini. Utamanya, saat  media sosial tidak lagi bisa menjadi ruang publik yang membebaskan masyarakat dari pengapnya belenggu kekuasaan.

“Kita perlu ruang untuk sumpah serapah yang jujur dan apa adanya. Untuk yang ini bahkan saya tidak mau blok,” katanya.

“Marahlah, bahkan kalau kemarahan dan sumpah serapah caci maki itu jujur saya ingin memberi hadiah. Agar rakyat pembayar pajak itu punya ruang menuntut. Setelah mereka membayar pejabat publik termasuk penegak hukum, masak rakyat gak boleh sekadar ngoceh di media sosial?” sambung Fahri.

Fahri menegaskan bahwa kejujuran dan kritik itu penting, bahkan harus dihargai. Untuk itu, kebebasan untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh dibatasi.

“Negara harus kita lawan dan dipersulit apabila ingin merampas kebebasan kita secara semena-mena. Mari jaga akal sehat kita,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya