Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pemerintah Seharusnya Sosialisasikan Informasi Secara Benar, Bukan Pantau Medsos

JUMAT, 07 JUNI 2019 | 14:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

  Rencana pemerintah akan memantau media sosial menjelang pengumuman Mahkamah Konstitusi (MK) dikhawatirkan akan berujung seperti pembatasan medsos seperti yang terjadi saat Aksi 21-22 Mei lalu.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari mengatakan, pembatasan media sosial saat pengumuman di MK tidak perlu dilakukan karena pemerintah seharusnya memberikan informasi yang baik.

"Kemungkinan pembatasan media sosial pada saat pengumuman MK saya rasa tidak diperlukan, mengingat saat seperti ini justru dibutuhkan informasi yang tersosialisasikan dengan baik dan benar oleh pemerintah," ucap Diah Ayu Permatasari kepada Kantor Berita RMOL, Jum'at (7/6).


Menurutnya, peran pemerintah dalam memberikan edukasi media sosial sangat diperlukan supaya masyarakat dapat menyaring informasi yang bermanfaat.

"Pembatasan yang terjadi bukan merupakan solusi terhadap permasalahan saat ini, tapi justru literasi dan edukasi terhadap penggunaan media sosial yang membuat masyarakat dapat melakukan penyaringan dari dirinya sendiri dan kesadaran bahwa bangsa kita butuh suasana yang aman dan damai," katanya.

"Sehingga segala macam provokasi dalam bentuk apapun tidak melalu cara pragmatis yang membatasi alat komunikasi," tandasnya.

Sebelumnya, Kemkominfo menyebut akan melanjutkan pemantauan media sosial menjelang sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun ia belum memastikan apakah pemantauan tersebut disertai dengan pembatasan media sosial seperti pada aksi 22 Mei lalu.

Dikatakan Menkominfo Rudiantara, pemantauan media sosial diharapkan ampuh untuk membatasi eskalasi politik di dunia maya.  

"Bukan hanya hoax, kalau hoax itu berita tidak benar. Tapi juga konten yang sifatnya adu domba," ujar Rudiantara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya