Berita

Lukman Hakim/RMOL

Nusantara

Pemerintah Dan MUI Bahas Penyatuan Kalender Hijriah Pasca Ramadan

SELASA, 04 JUNI 2019 | 09:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengonfirmasi pihaknya akan segera membahas penyatuan kalender Hijriah bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menag Lukman menyebutkan, pembahasan terkait hal itu akan segera dilakukan setelah bulan Ramadan berakhir.

"Dua minggu yang lalu saya telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana setelah Ramadan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriah," ujar Lukman usai Sidang Isbat 1 Syawal di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (3/6).


Seluruh wakil Ormas Islam, menurut Lukman akan dihadirkan dalam forum untuk menetapkan penyatuan kalender hijriah tersebut.

"Harapannya, kita bisa memiliki kalender hijriah yang disepakati untuk menetapkan setiap kita memerlukan kesepakatan bersama untuk menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah," tandasnya.

Ibarat gayung bersambut, rencana tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong.

Ali menegaskan, pihaknya senantiasa mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya agar umat Islam Indonesia memiliki satu kalender hijriah yang disepakati bersama.

"Ini menjadi agenda yang terus menerus kami lakukan karena kami berharap pada tahun yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan untuk membangun negara yang kita cintai ini," ujarnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya