Skenario terbesar di balik kerusuhan pada 22 Mei (225) lalu adalah memaksakan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kalah dalam hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Setara Institute, Hendardi menguraikan ada dua saluran utama yang dilakukan. Pertama, pseudo-yuridis, dengan memaksakan kehendak kepada Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.
“Itulah mengapa tekanan yang mereka berikan sebagian besar melalui Bawaslu,†terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5).
Sementara jalan kedua adalah melalui politik jalanan dan inkonstitusional. Dalam hal ini, ada kelompok yang memaksakan tindakan rusuh dengan harapan akan melahirkan efek domino politik.
“Ada martir yang dikorbankan, harapannya memicu instabilitas politik skala besar, dan diharapkan presiden tidak bisa mengendalikan situasi,†katanya.
Sementara untuk aktor utama, Hendardi menyebut ada dua kemungkinan, yaitu pensiunan tentara dan jaringan kelompok radikal. Keduanya, pada dasarnya merupakan simpatisan dan pendukung yang menunggangi pasangan Prabowo-Sandi untuk kepentingan politik mereka masing-masing.
“Kalau preman-preman bayaran itu pion saja, hanya dipakai untuk kepentingan mereka,†sambung Hendardi.
Sementara narasi dan tujuan politik yang dibangun tidak akan berubah, meski kini Prabowo-Sandi telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hendardi memprediksi rusuh akan kembali terjadi saat MK memberi putusan atas gugatan itu.
Dia menilai tidak ada yang bisa menghentikan aksi kelompok ini. Sebab, mereka sudah memiliki agenda yang berbeda dan saling menunggangi.
“Prabowo juga tidak. Di tengah-tengah kelompok itu, Prabowo bukan
solidarity maker. Dia figur elite yang juga sesungguhnya 'dipionkan' sebagai simbol oleh mereka, bahwa ini seakan-akan kontestasi elektoral dalam kerangka demokrasi,†pungkasnya.
