Berita

Suhendra Hadikuntono/Net

Politik

Dalang Rencana Pembunuhan Empat Pejabat Harus Segera Ditangkap

RABU, 29 MEI 2019 | 11:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Polri mengklaim sudah mengantongi nama yang diduga menjadi dalang dan penyandang dana aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada 22 Mei 2019 di Jakarta. Spekulasi pun berkembang, konon dalang dan penyandang dana itu adalah tokoh nasional ternama.

Pendiri Hadiekuntono's Institute (Research-Intelligent-Spiritual) Suhendra Hadikuntono mengatakan, jika memang Polri punya bukti, segera tangkap dalang dan penyandang dananya.

"Bila tidak, spekulasi pun akan kian liar dan mengembang tanpa arah, yang bisa merugikan integritas negara. Target lawan adalah melumpuhkan fungsi intelijen negara," ungkap Suhendra dalam keterangannya, Rabu (29/5).


Jika tokoh yang dimaksud sebagai dalang, Suhendra mengatakan bisa masuk akal mengingat banyak pihak yang sudah terlanjur hidup di zona nyaman di masa lalu kini terusik kepentingannya karena pemerintahan sekarang tidak kenal kompromi.

"Bisa jadi ada semacam dendam. Tugas polisi untuk membuktikannya," tukas pria yang juga Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Nusantara ini.  

Suhendra juga mendesak orang yang diduga memerintahkan pembunuhan Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere, dan pimpinan sebuah lembaga survei segera ditangkap.

"Mereka paham betul jika ingin menjatuhkan suatu negara maka hancurkan fungsi intelijennya, karena kekuatan negara ada di situ," tuturnya sambil mencontohkan kebiasaan kepala negara dari negara-negara maju bahwa hal pertama ketika mereka bangun tidur adalah langsung membaca laporan intelijen.

Menurut Suhendra, penangkapan terhadap dalang kerusuhan dan pemberi perintah pembunuhan itu sangat penting agar proses persidangan gugatan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung aman dan lancar, tak ada ancaman dan gangguan lagi, serta pelantikan calon presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019 berlangsung aman.

"Ini pertaruhan bagi keselamatan bangsa ini. Apapun harus dilakukan Polri demi keselamatan bangsa dan negara. Kalau memang ada pihak-pihak yang mencoba menggagalkan hasil pemilu, harus dilibas. Jangan takut dianggap melanggar undang-undang atau hak asasi manusia, karena standar HAM masing-masing negara itu berbeda sesuai kearifan lokal atau local wisdom," tuturnya.

Suhendra pun mengapresiasi sikap profesional aparat Polri yang tidak terprovokasi ulah para demonstran yang kemudian terbukti ditunggangi pihak tertentu, sehingga tidak terjebak konflik yang lebih parah dengan para demonstran yang memang dikehendaki oleh sang "sutradara".

Terakhir, Suhendra mengingatkan ungkapan Bung Karno bahwa "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri".

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya