Menko Puan saat paparkan langkah perbaikan penyaluran Bansos di Komplek BI/Net
Pemerintah tengah mengupayakan penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa sepenuhnya dilakukan dengan mekanisme elektronifikasi keuangan.
Saat ini, pemerintah sedang mengkaji sistem yang paling efektif dan efisien saat penerima manfaat ingin mencairkan bantuan untuk mengatasi penerima manfaat yang lupa pin ATM atau lupa membawa KTP. Termasuk, meningkatkan upaya literasi dan sosialisasi keuangan elektronik.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengaku masih mendengar banyak masalah dari warga yang ingin ingin mencairkan bantuan terutama dengan sistem elektronik.
“Untuk hal-hal semacam ini sedang terus kami perbaiki apalagi nanti elektronifikasi keuangan akan bertambah dan meluas manfaatnya,†katanya saat rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia di aula utama Syafrudin Prawiranegara, Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/5).
“Tentu butuh komitmen, dukungan dan pemahaman kita bersama dalam mewujudkan suatu sistem keuangan yang baik dan juga memudahkan bagi masyarakat ini ke depannya,†papar Menko PMK saat menyampaikan pandangannya.
Selain efektivitas dan efisiensi, sambung Puan, elektronifikasi keuangan melalui Bansos juga berhasil meningkatkan budaya menabung masyarakat.
Tercatat, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menjangkau 9,79 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah menjangkau 9,8 juta KPM.
“Sementara penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) ATM sampai 2019 telah mencapai 6,3 juta siswa (34,6 persen), dan Kepesertaan PBI JKN berjumlah 96,6 juta jiwa,†terangnya.
Dalam kesempatan ini, politisi PDIP itu turut memaparkan rencana pemerintah untuk penyaluran Bansos di masa mendatang. Adapun arah kebijakan peningkatan elektronifikasi pada masa mendatang diarahkan untuk perbaikan kualitas data KPM melalui verivali di dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) secara berkala.
“Maka, untuk itu langkah integrasi Bansos ini harus kita lakukan dengan cara menentukan sasaran penerima, integrasi program dalam mendapatkan dukungan optimalisasi pembiayaan, menentukan mekanisme penyaluran dan waktu penyaluran, kita juga perlu dukungan infrastruktur, dan adanya monitoring dan evaluasi program,†kata Menko PMK dalam penutup pandangannya.
