Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah untuk tidak serta merta menganggap pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf terkait referendum sebagai bagian dari perbuatan makar.
Sebab menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, yang diucapkan oleh Muzakir dalam pidatonya itu hanyalah pendapat.
"Itu kan pendapat. Saya kira pendapat itu harus kita tempatkan sebagai sebuah pendapat. Coba bayangkan kalau misalnya orang berpendapat seperti itu kemudian segera dianggap makar," ujar Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, semua orang bebas mengeluarkan pendapat. Makanya yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun semua pihak adalah memperdebatkan pendapat dari Muzakir tersebut.
"Saya kira disinilah tugas kita untuk meyakinkan bahwa NKRI ini masih merupakan pilihan terbaik kita. Bahwa NKRI ini merupakan suatu jalan yang benar menuju kemakmuran. Ini yang harus kita lakukan," pungkasnya.
Dalam pidatonya di hadapan elite Aceh, Senin (27/5), Muzakir yang akrab disapa Mualem melontarkan usulan tentang referendum di Aceh.
Hal itu sebagaimana pernah dilakukan di Timur Timur yang kini telah pisah dengan Indonesia. Adapun usulan tentang referendum di Aceh diutarakannya karena menilai Indonesia sebentar lagi hancur.
Alasan dari kehancuran itu menurut dia karena pelaksanaan hukum dan keadilan di Indonesia sudah tidak jelas lagi. Indonesia juga menurut dia akan hancur karena terlalu bergantung dengan asing.
"Dari pada kita dijajah orang lain, lebih baik kita (Aceh) berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan, ini adalah satu usaha dan pemikiran bangsa Aceh saat ini. Mudah-mudahan dengan niat kita semua, lebih baik kita mengikuti Timor-Timur, InsyaAllah," demikian Mualem.
