Berita

Foto: Net

Politik

Golkar NTT Setuju Munas Tak Perlu Dipercepat

SELASA, 28 MEI 2019 | 06:45 WIB | LAPORAN:

DPD Partai Golkar Provinsi NTT berkesimpulan hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang diperoleh beringin dampak konflik internal.

Konflik itu sejak era Aburizal Bakrie berlanjut dua kepengurusan dengan Agung Laksono, lalu Setyao Novanto, Plt.Ketum Idrus Marham dan sekarang Airlangga Hartarto membuat konsolidasi internal tidak berjalan maksimal.

Selanjutnya, energi dan waktu selama periode 2014 sampai 2019 habis hanya untuk selesaikan konflik.


"Kecuali periode terakhir dipimpin Airlangga Hartarto suasana mulai lebih kondusif," kata Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (28/5).

Menurut dia, tidak dipungkiri kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah telah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun.

Namun di balik badai ini, masih kata Emanuel, untuk pertama kalinya Partai Golkar menang dalam Pilpres sejak era reformasi.

Terlihat juga suasana dan kerja Golkar kali ini lebih semangat untuk membuktikan Partai Golkar masih merupakan partai besar di Indonesia juga di daerah.

"Semua pihak pun menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartato bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak yang bergerak untuk kepentingan Golkar dan Indonesia," tuturnya.

Pihaknya juga telah memberi rekomendasi kepada pengurus DPP Partai Golkar untuk menata kembali organisasi dan kaderisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan rakyat.

"Periode kepengurusan berjalan normal dan tinggal diputuskan pembenahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas," terangnya.

Sedangkan pembahasan dan pro kontra jadwal munas, DPP Golkar NTT memandang dikembalikan pada periodesasi normal sehingga tetap jaga soliditas partai di pusat maupun daerah.

"Artinya Partai Golkar saat ini fokus dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020 dan agenda organisasi plus kaderisasi, tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal," tegasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Kematian Ali Khamenei, Jalan Iran Kembangkan Nuklir untuk Militer

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:18

May Day: Jeritan Mantan Pekerja Sritex Menagih Janji Negara

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:08

Langkah Prabowo Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Perbaikan Sektor Perikanan

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:39

Hari Buruh Tak Cuma Orasi, Massa Main Games hingga Nonton Efek Rumah Kaca

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:32

DPR Akui Disparitas Upah Buruh Terlalu Jauh

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:20

Apa Perbedaan Hardiknas dan Hari Guru Nasional? Ini Sejarahnya

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:59

KSBSI: Prabowo Jadi Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bareng Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:55

Google Doodle Rayakan Hari Buruh 2026, Tampilkan Ilustrasi Para Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:49

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:47

Japan Airlines Uji Coba Robot Humanoid untuk Atasi Kekurangan Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:42

Selengkapnya