Suap Pupuk, KPK Panggil Sekjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, Rukijo terkait dugaan suap distribusi pupuk antara PT Pilog dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Rukijo akan diperiksa oleh penyidik KPK untuk tersangka Indung selaku pihak swasta dalam perkara suap distribusi pupuk.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung) pihak swasta," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keteranganya di Jakarta, Senin (26/5).

Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP), orang kepercayaan Bowo Indung (IND) dan Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti (AWI).

Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia untuk biaya angkut yang diterima dengan komitmen fee sebesar 2 dolar AS per metric ton. Bahkan, Bowo Sidik diduga telah menerima sebanyak tujuh kali hadiah maupun dugaan suap dari PT (HTK).

Adapun uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT Humpuss maupun pihak lainnya yang diamankan KPK sebesar Rp 8 miliar lebih. Uang tersebut dihimpun oleh Bowo Sidik untuk kepentingan serangan fajar di Pemilu 2019.

Bowo dan Indung sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan atau pasal 128 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.