. Insiden 21 dan 22 Mei 2019 yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari anak bangsa bukanlah perkara ringan. Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) mendesak Joko Widodo sebagai kepala negara mundur karena gagal mengatasi aksi protes dengan damai.
"Aksi protes terhadap pilpres merupakan bukti kegagalan Jokowi dalam pelaksanaan pilpres meski KPU sebagai pelaksana teknisnya," kata Ketua Bidang Sosial Politik JIMI, Muammar, Senin (27/5).
Pilpres tidak seburuk sekarang. Saat SBY menjabat presidennya, tidak ada aksi protes dari rakyat apalagi korban jiwa dari rakyat. Angka meninggal petugas di TPS juga meningkat dibandingkan pemilu 2014.
"Pemilu serentak merupakan hasil kompromi pemerintah dan DPR, kedua lembaga ini (eksekutif dan legislatif) punya andil atas jatuhnya korban," ujar Muammar.
Terkait aksi 21-22 Mei, JIMI menilai hal terjadi sebagai akumulasi kegagalan Jokowi memimpin Indonesia, bukan hanya soal pilpres namun hal lainnya. Jokowi pernah janji akan membuka kasus pelanggaran di masa lalu tapi faktanya pelanggar HAM malah dijadikan menteri, aneh jadinya, inkonsisten dan cenderung munafik.
Ditambahkan, pembatasan penggunaan sosial media serta penangkapan aktivis yang kritik pemerintah merupakan ciri pemerintahan tiran.
"Jangan-jangan demokrasi kita merupakan demokrasi rasa tiran. Karenanya, Jokowi mundurlah, anda akan dikenang sebagai pemimpin demokrastis bila mendengar aspirasi rakyat untuk mundur. Contohlah Soeharto yang ikhlas mundur meski kekuasaannya melebihi anda hari ini," ucap Muammar.
Jelas dia, jangan korbankan negeri ini demi ambisi pribadi, jangan menunggu rakyat bersama mahasiswa bangkit lagi. Jangan menunggu korban jiwa terus berjatuhan, belum lagi ekonomi akan semakin terpuruk bila aksi kekerasan terus dilanjutkan saat rakyat menyampaikan kehendak. Negara ini dibangun dengan damai, dengan intelektualitas, bukan dengan kekerasan.
"JIMI ingatkan kepada Jokowi bahwa pemerintahan tiran sehebat apapun pada akhirnya akan jatuh memalukan. Jokowi mundurlah, jadikan diri anda sebagai patriot bangsa, negarawan yang siap mundur demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Jangan menunggu gerakan massif rakyat yang akan berhadapan dengan TNI-Polri dan korban berjatuhan," demikian Muammar.
