Buntut Kerusuhan 22 Mei, Jokowi Dituntut Copot Menkopolhukam Dan Kapolri

Bentrokan yang terjadi antara peserta aksi 22 Mei dengan aparat keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu turut disoroti oleh eksponen 98 Sumbar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, eksponen 98  menyesalkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Polri terhadap massa.

"Kami sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Tindakan sadis dan jauh dari rasa kemanusian itu tidak bisa ditolerir," bunyi pernyataan sikap eksponen 98 Sumbar, Minggu (26/5).

Menurut mereka, sebagai aparat penegak hukum, Polri telah memberikan contoh yang sangat buruk kepada masyarakat terkait penegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, mereka juga menyoroti sikap Presiden RI, Joko Widodo yang terkesan abai dalam menyikapi kerusuhan ini. Mereka pun meminta kepada Jokowi untuk mengambil sikap tegas.

"Kami sedih Presiden Jokowi belum mengambil sikap tegas. Paling tidak memberikan empati terhadap kekerasan tersebut. Presiden sepertinya sudah kehilangan sense of humanity dengan sikap diamnya tersebut," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga diminta untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan sipil dan/atau lembaga-lembaga sipil terpercaya dan berpengalaman guna mengusut kasus kekerasan secara tuntas dan mengumumkan hasilnya kepada publik secara terbuka.

Tak hanya itu, kasus kekerasan ini juga dinilai tak bisa lepas dari dua sosok penting, yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menkopolhukam, Jenderal (Purn) Wiranto.

"Kami meminta Joko Widodo segera mencopot Wiranto dan Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya. Keduanya mesti bertanggungjawab dan diberikan sanksi berat atas terjadinya kasus kekerasan oleh aparat yang hingga jatuhnya korban jiwa tersebut," tandasnya.