Jutaan anggota dari Front Pembela Rakyat (FPR) dipastikan akan diterjunkan untuk ikut mengamankan situasi dan kondisi Ibukota Jakarta saat penetapan hasil pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 22 Mei mendatang.
Panglima FPR, Nugroho Prasetyo menegaskan satu juta anggotanya itu akan bertugas menjaga Jakarta jika ada upaya inkonstitusional yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
"Tujuan kami adalah ingin melawan gerakkan massa yang memiliki tujuan menolak hasil Pilpres dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5).
Aksi yang diberi nama Gerakkan Bela NKRI dan Bela Demokrasi digelar karena mereka menilai tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk tidak menerima hasil pilpres.
Apalagi proses itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan lancar. Pesta rakyat lima tahunan itu, sambungnya, bahkan telah diapresiasi oleh banyak negara.
"Lalu tiba-tiba ada pihak yang anggap pemilu kita curang sampai ada istilah TSM (terstruktur, sistematis dan masif), kan aneh," sesalnya.
Padahal, lanjut dia, kalau memang merasa kecewa atau tidak terima dengan hasil pemilu, semestinya pihak yang merasa dirugikan mempersoalkan itu melalui ranah yang telah diatur oleh peraturan dan UU yang berlaku. Misalkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika kecewa karena kalah itu wajar, tetapi mbok ya jangan berlebihan dengan membuat narasi-narasi kebohongan yang juga menurut saya dibuat dengan terstruktur, sistematis dan masif lalu menyebut KPU, Bawaslu, MK, Polri tidak kredibel," pungkasnya.
