Hormati Keputusan KPU, Jika Tidak Berkenan Laporkan Ke MK

Gerakan people power yang kini berganti narasi menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat adalah kepentingan politik kelompok tertentu  

"Kami sebagai mahasiswa sekaligus rakyat, tidak sepakat dengan people power ataupun kedaulatan rakyat karena diduga kuat mengarah ke makar terlebih menolak hasil pemilu," kata koordinator aksi Gerakan Mahasiswa Nasional (Gonas), Rayhan.

Massa dari Gonas menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (20/5).

Gonas menyayangkan adanya elite politik yang terus menghembuskan people power. Gerakan itu dinilai sangat rawan, bisa menyebabkan benturan antar warga serta perpecahan yang meluas.

"Elite politik dan BPN Prabowo-Sandi harusnya bertanggung jawab menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai gerakan yang mengancam keutuhan negara. Tetapi ini malah provokasi. Stop people power karena mengancam keutuhan NKRI," ujar Rayhan.

Selain itu, tambah Rayhan, pihaknya juga merasa prihatin sebab ajakan pengerahan people power terus digencarkan sebelum pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU.

Padahal, semestinya bila ditemukan indikasi kecurangan, maka harus menggunakan jalur konstitusional bukan menggerakkan rakyat untuk makar.

"Jika ada kecurangan ya laporkan jangan koar-koar. Hormati keputusan KPU, apapun hasilnya. Jika nanti kurang berkenan, maka salurkan lewat MK," pungkasnya.