Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman alias MoU untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Penandatangan dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Plt Kepala BPIP Hariyono dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno di Gedung A, Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/5).
Dalam sambutannya, Hariyono mengatakan kerjasama dengan Kemendagri bukanlah suatu hal yang baru. Pembinaan ideologi Pancasila bersama Kemendagri menjadi suatu hal penting untuk ditekankan.
Selain itu, Hariyono menyampaikan bahwa bercermin dari proses perjalanan pendiri bangsa, bahwa Pancasila adalah ideologi yang berbeda dengan ideologi para penjajah Indonesia.
"Dalam proses perjalanan para pendiri bangsa kita itu juga sadar bahwa ternyata penjajahan yang dihadapi bukan semata-mata organisasi tetapi selain organisasi negara penjajah itu juga ada ideologi di balik negara penjajah yaitu imperalisme dan radikalisme, sehingga kalau kita bicara Pancasila, Pancasila adalah antitesis terhadap imperialisme maupu radikalisme sehingga Pancasila selalu anti pada penjajahan, anti eksploitasi dan anti kemiskinan pembodohan, segregasi," ungkap Hariyono.
"Pola yang ada di dalam Pancasila tidak mengenal masa lampau karena sejak awal Pancasila ideologi harapan, Pancasila ideologi masa depan. Dalam pidato 1945 dinyatakan Pancasila sebagai meja statis menyatukan keberagaman Indonesia," lanjutnya dia.
Atas penandatanganan nota kesepahaman ini, BPIP dan Kemendagri menyepakati beberapa hal, yakni: Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifkasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.
Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila; Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah serta pemerintah desa; Pembinaan civitas akademika dan Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila; dan Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati.
