Presiden Joko Widodo telah menetapkan sembilan Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersebut dinilai akan dikuasai oleh kelompok tertentu.
Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Gufroni mengatakan, nama-nama Pansel yang telah ditetapkan Jokowi merupakan Pansel yang pernah menjabat sebelumnya. Kinerja mereka, dinilainya buruk.
"Dari nama-nama yang masuk sebagai anggota Pansel terdapat nama yang sebelumnya pernah menjabat Pansel empat tahun lalu yang kinerjanya buruk dan menghasilkan komisioner yang buruk pula," ucap Gufroni, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/5) malam.
Selain itu menurut Gufroni, terdapat beberapa nama yang diduga memiliki hubungan yang dekat dengan instansi Kepolisian. Sehingga, penetapan yang dilakukan Jokowi dinilai KPK akan dikuasai oleh pihak kepolisian.
"Lalu ada nama-nama yang terindikasi punya hubungan dekat dengan instansi kepolisian, sehingga bisa diduga penempatan nama-nama tersebut adalah upaya maksimal polisi untuk menguasai KPK. Maka kemungkinan besar unsur dari kepolisian akan banyak yang daftar sebagai calon pimpinan KPK. Kita lihat saja nanti," jelasnya.
Tak hanya itu, Gufroni menduga nama-nama yang ditetapkan oleh Jokowi juga terindikasi akan dikuasai oleh kelompok tertentu serta mempunyai kepentingan tertentu.
"Kami menduga, penetapan nama-nama Pansel oleh Presiden diduga ada semacam hidden agenda untuk memasukkan satu kelompok untuk menguasai KPK sehingga bisa dikendalikan sepenuhnya," katanya.
Dalam struktur yang telah ditetapkan Presiden Jokowi, Dr. Yenti Garnasih menjabat sebagai ketua merangkap sebagai anggota, sedangkan wakilnya ialah Prof. Dr. Indriyanto Senoadji.
Selain itu, enam anggotanya ialah, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Prof. Dr. Hamdi Moeloek, Dr. Diani Sadia Wati, Dr. Mualimin Abdi, Hendardi dan Al Araf.
