Berita

Massa aksi dari Barisan Penegak Keadilan/RMOL

Politik

Pimpinan KPK Diminta Tegas Benahi Sistem Perekrutan Penyidik

KAMIS, 16 MEI 2019 | 16:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo diminta tegas membenahi sistem perekrutan penyidik. Jangan sampai ada penyidik yang direkrut tanpa tes.

Permintaan itu disampaikan massa aksi yang tergabung dalam Barisan Penegak Keadilan (BPK) di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/5).

"Aneh tapi nyata, sistem perekrutan penyidik saja kalah dengan anak SD. Ada gelagat aneh, KPK hendak dibuat kerajaan dan ada dugaan konspirasi jahat di balik pengangkatan penyidik tanpa tes tersebut," tegas koordinator aksi Ahmad.


Tidak dipungkiri pengangkatan dan pelantikan 21 penyelidik menjadi penyidik baru KPK terus diprotes keras oleh banyak kalangan.

"Bagaimana implementasinya di lapangan jika proses perekrutannya tanpa tes. Atau jangan-jangan benar ada upaya untuk menyingkirkan penyidik Polri profesional dari KPK," ujar Ahmad.

Oleh karenanya, pihaknya kembali mengingatkan agar pucuk pimpinan KPK segera menyelesaikan persoalan tersebut. Bila perlu Komisi III DPR turun gunung untuk menengahi kekisruhan internal KPK yang ingin dikuasai oleh kelompok tertentu.

"Persoalan ini jangan anggap remeh. Salah orang bisa bahaya kalau penyidiknya asal-asalan. Pastinya ini nanti berdampak pada penegakan hukum pemberantasan korupsi," tutur Ahmad.

Hal itu patut diwaspadai dan dikhawatirkan pengangkatan 21 penyidik itu berdampak pada kinerja tim penindakan sesuai pesanan politik. Terlebih, isu merebak ada penyidik diduga terafiliasi dengan partai politik.

"Kami mendesak agar Agus Rahardjo berani mengeksekusi penyidik KPK yang terafiliasi gerakan politik," pungkasnya, sambil menambahkan pihaknya akan kembali melakukan aksi kepung KPK dengan jumlah yang cukup banyak.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya