Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk menunda penetapan hasil rekapitulasi daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) III. Sebab diduga telah terjadi penggelembungan suara.
Calon legislatif (caleg) DPR dari Partai Golkar, Anton Sihombing menduga penggelembungan suara itu sengaja dilakukan untuk meloloskan politisi tertentu ke Senayan.
Oknum caleg yang dia duga telah melakukan penggelembungan suara adalah Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Dolly Kurnia. Diduganya Dolly melakukan penggelembungan suara di Dapil yang meliputi Tanah Karo, Simalungun, Siantar, Binjai, Langkat, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai itu.
“Itu ada penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis dan masif,†tegas Anton Sihombing kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Anton mengaku gusar karena banyak suara yang dia peroleh dikurangi. Di daerah Binjai, Langkat dan Tanjungbalai saja setidaknya ada 5 ribu suaranya yang dipangkas.
"Sedangkan di Asahan, tim saya mencatat terjadi mark up sebanyak 1.800 suara terhadap oknum Caleg tersebut. Kalau ini tidak dihentikan akan saya permasalahkan. Saya tahu orang-orang yang akan dipidanakan," tegas Anton.
Lebih lanjut Anton mengaku telah melaporkan kasus itu ke Bawaslu Asahan. Bawaslu Asahan pun telah melakukan pemeriksaan mendalam. Adapun hasilnya, Bawaslu menemukan telah terjadi penggelembungan suara oleh salah satu caleg.
Bawaslu pun mengirimkan surat ke KPU Asahan untuk menunda proses rekapitulasi penghitungan suara. Surat Bawaslu mengenai penundaan itu sendiri tertuang dalam point ke 4 dalam surat Bawaslu Nomor 121/K.Bawaslu-prov.Su-01/PM.06.02/V/2019. Surat tertanggal 6 Mei 2019 ini langsung ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Asahan Khomaidi Hambali Siambaton.
“Sayangnya, KPU tetap melanjutkan penghitungan suara dengan alasan takut proses akan terlambat. Dan, saya masih berupaya berpoltiik yang santun dan tidak mencuri suara,†sesalnya.
