Berita

Rizal Ramli di Hotel Grand Sahid/Repro

Politik

Ada Jutaan DPT Abal-Abal, Rizal Ramli: Sinyal Demokrasi Tidak Sehat

SELASA, 14 MEI 2019 | 18:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pakar ekonomi Rizal Ramli mengaku heran pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf mengaku menang hingga 50 persen lebih. Menurutnya, Jokowi dirancang untuk menang.

"Memang tidak masuk akal. Tahun 2014 Jokowi memang populer. Tetapi pada waktu itu yang milih Jokowi hanya 53 persen, mungkin kecurangan 2 persen, yang sungguh-sungguh dukung Jokowi hanya 51 persen. Kok bisa sekarang dirancang supaya Jokowi menang sampai 68 persen," ucap Rizal Ramli di depan massa yang hadir di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Padahal menurut Rizal, banyak permasalahan yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menang pada Pilpres 2019 ini.


"Ekonomi susah, rakyat daya belinya anjlok, harga-harga naik, umat Islam merasa tidak adil, kok bisa naik? Karena memang (Jokowi) dirancang harus menang," katanya.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019 ini sudah luar biasa. Hal tersebut diungkapkan setelah melihat dugaan kecurangan yang terjadi sebelum Pilpres hingga usai pencoblosan.

"Kali ini skala kecurangannya luar biasa. Sebelum Pilpres, pada saat Pilpres dan setelah Pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu atau abal-abal yang jumlahnya 16,5 juta," paparnya.

Sehingga, Rizal menilai jika KPU mau bekerja secara profesional bisa melakukan pengecekan terhadap jumlah daftar pemilih yang dinilai abal-abal.

"Ada puluhan ribu penduduk, nama sama, tanggal lahir sama, kota sama, itu jelas abal-abal. Ada Banyak juga data enggak pantas. Kalau mereka jujur, KPU jujur, kalau KPU-nya profesional itu dia sisir. Kurangin lah 3 juta, 5 juta saya yakin masyarakat Indonesia bersyukur. Tapi mereka tutup telinga, tutup mata, tetap mau ada 16,5 juta daftar pemilih yang abal-abal," tandasnya.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya