Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Yos Desak Polri Dan Kejaksaan Periksa Kartel Tiket Pesawat

MINGGU, 12 MEI 2019 | 12:36 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Harga tiket pesawat yang  tinggi tidak dapat dipungkiri sangat mengganggu masyarakat. Apalagi rakyat Indonesia sedang bersiap menghadapi mudik lebaran.

Ironisnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berdalih kekurangan bukti adanya kartel pesawat. Aliansi Rakyat mengancam akan memobilisasi massa jika KPPU tidak pro rakyat. Mereka juga meminta Polri turun tangan mengatasi masalah kartel pesawat.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Kartel Tiket Pesawat, Akhmad Yuslizar, meyakini adanya kartel pesawat bukan sekadar dugaan.


“Sederhana saja, tiket ke Singapura dan Batam berbedanya bisa 3 x lipat. Cek saja harga tiket pesawat di berbagai situs penjualan pesawat online," tandas Yos sapaan akrabnya.

Dua maskapai penerbangan RI, Garuda Indonesia dan Lion Air Group dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di Indonesia.

Dugaan kartel tiket pesawat sebelumnya menyeruak lantaran makin sedikitnya pemain besar di industri ini sehingga menimbulkan risiko konkalikong antar pemain untuk bersepakat mengatur harga.

"Kita lihat KPPU juga tidak serius menyelesaikan tugasnya. Sudah sejak Januari, mereka selalu beralasan belum menemukan bukti yang serius," tandasnya.

Karena itu, Yos yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta menegaskan sudah banyak kelompok yang meminta untuk beraliansi untuk sama2 memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Kita minta Polri dan Kejaksaan turun tangan mengatasi persoalan kartel pesawat ini. Kasihan rakyat, mau lebaran. Belum lagi anak2 sekolah yang mau menghadapi liburan panjang," ucapnya.

Ditambahkan Yos lagi, banyak pelaku pariwisata juga resah dengan mahalnya tiket pesawat ini.

"Banyak hotel yang sepi di sejumlah daerah wisata. Akhirnya perekonomian jeblok. Klo KPPU belum bisa menyelesaikan masalah ini, kita akan moblisasi massa besar-besaran," demikian Yos.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya