. Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Bekasi akan segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang program pengukuran produktivitas makro dan mikro.
Hal tersebut terungkap sesuai pertemuan Kepala BBPP Ditjen Binalattas, Kemnaker RI Chairul dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Bappeda Kota Bekasi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis petang (9/5) kemarin.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Chairul memperkenalkan salah satu program unggulan BBPP yaitu program pengukuran produktivitas makro dan mikro yang dapat diimplementasikan pada wilayah Kota Bekasi.
"Pengukuran produktivitas ini sebagai potret bagi Kepala Daerah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan produktivitas baik Makro maupun mikro khususnya di wilayah Kota Bekasi," ujar Chairul.
Chairul menambahkan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah melalui peningkatan produktivitas sebagai tujuan pembangunan. Produktivitas dipandang sebagai indikator penting dalam pembangunan nasional.
"Produktivitas juga menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dengan masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita yang digaungkan pemerintah periode 2014-2019," kata Chairul.
Menurut Chairul, sebagai salah satu agenda utama pemerintah, pengukuran produktivitas menjadi hal penting dilakukan untuk melihat efisiensi proses produksi yang telah dilakukan dalam menghasilkan output.
Pengukuran dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan untuk memproduksi output berupa barang dan jasa. Faktor input dalam proses produksi dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, metoda, serta modal.
""Dengan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, maka akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan serta dapat melihat sejauhmana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Usai memperoleh penjelasan Chairul, Walikota Bekasi langsung menginstruksikan kepada jajarannya untuk membuat draft Nota Kesepahaman (MOU) antara Walikota Bekasi dengan Kepala BBPP dan memerintahkan seluruh jajarannya masing-masing agar segera membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BBPP.
Rahmat Efendi mengatakan Kota Bekasi memiliki 46 program pelaksanaan pemerintahan yang diaplikasikan kepada SKPD-SKPD yang ada di Kota Bekasi.
"Kami segera kordinasi dengan Kepala BBPP untuk melakukan pengukuran produktivitas guna menjadi referensi bagi pimpinan daerah khususnya Wali Kota Bekasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih produktif," ujarnya.
