Pemukulan Aparat Terhadap Kader HMI, Perilaku Anti Demokrasi

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengutuk tindakan pemukulan dan penganiayaan terhadap sejumlah kader HMI Cabang Sumbawa Besar oleh aparat Polres setempat. Sikap oknum aparat itu adalah bentuk perilaku anti demokrasi.

“Tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap anak bangsa yang tergabung di HMI cabang Sumbawa jelas merupakan pelanggaran HAM. Kami dari PB HMI mengutuk tindakan mereka yang tidak berperikemanusiaan," terang Sekretaris Jendral PB HMI Taufan Tuarita dalam pernyataannya, yang diterima redaksi, Rabu (8/5).

Penganiayaan yang menyebabkan sejumlah kader HMI mengalami luka tersebut, ujar Taufan, merupakan bukti ketidakdewasaan aparat kepolisian yang juga merupakan bagian dari pejabat negara yang bertugas mengayomi serta melindungi masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya.

"Aparat kepolisian itu petugas negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk mahasiswa. Tindakan membabi buta aparat terhadap mahasiswa yang juga merupakan kader HMI merupakan tindakan pelacuran terhadap demokrasi bahkan bisa dikatakan mereka ini anti demokrasi," tegasnya.

Terhadap peristiwa ini, Taufan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot pimpinan wilayah kepolisian di Nusa Tenggara Barat beserta Kapolres setempat serta memecat oknum yang melakukan tindakan kekerasan tersebut.

“Selaku Sekretaris Jendral PB HMI, saya meminta kepada Kapolri Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolres setempat serta memecat oknum aparat yang telah lalai menjalankan tugasnya," tegas dia.

Taufan menambahkan, PB HMI akan menginstruksikan seluruh kader HMI se Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, jika Kapolri tidak menyikapi kejadian naas tersebut.

"Jika Kapolri tidak mengindahkan permintaan kami, maka PB HMI akan melakukan mosi tidak percaya kepada Polri dan akan menginstruksikan kepada seluruh kader se Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi," tutupnya.