Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

Nasdem: Independesi KPK Tak Perlu Diragukan

RABU, 08 MEI 2019 | 05:30 WIB | LAPORAN:

Dalam persoalan pemberantasan korupsi harus disikapi secara serius, lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) diyakini sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

"KPK sendiri kita butuhkan, tentu kita juga mensupport apapun yang dilakukan KPK terkait dengan pemberantasan koruspi dan penegakkan hukum karena Presiden Jokowi juga luar biasa untuk mensupport KPK," kata Politikus Nasdem Irma Chaniago dalam diskusi bertema 'Menakar Independensi KPK, Partisan Politik atau Netral' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Irma mengatakan, salah satu bentuk dukungannya adalah dengan masih berlangsungnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi para pelaku koruptor. Dan ini bisa juga disebut netral karena penangkapan terduga koruptor tidak memandang bulu.


"Salah satu support penting yang diberikan KPK adalah salah satunya OTT," tandasnya.

Lewat OTT yang dilakukan KPK itulah, masyarakat bisa menilai arah keberpihakan KPK. Yang pastinya bekerja berdasarkan penegakkan hukum.

Untuk itulah, di kesempatan yang sama Dosen Hukum Universitas Bung Karno Yudy Yusuf menambahkan bahwa independesi KPK harus jelas mulai dari proses perekrutan SDM di internalnya.

Dimana masyarakat harus mengetahui dengan transparan apa yang di ujikan kepada para calon pimpinan KPK melalui uji kelayakan dan kepatutan.

"Calon-calon ini harus diumumkan di masyarakat kalau seleksi di masyarakat selesai dan nilai paling tinggi itulah yang layak. Termasuk pada penyidik karena beda fungsi itu di publish kan KPK UU lex specialis. Tapi masalahnya di rekruitmen kalau rekruitmen benar Insya Allah benar tidak ada kepentingan lain selain kepentingan penegakan hukum," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya