Berita

Amirullah Hidayat/RMOL

Politik

Tokoh Dan Aktivis Tidak Takut Ancaman Wiranto

SELASA, 07 MEI 2019 | 22:09 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin hari semakin menunjukkan wajah otoritarian dalam menjalankan kekuasaan.

Hal itu tercermin dari wacana Menko Polhukam Wiranto yang menyebut akan menutup akun media sosial dan membentuk tim untuk mengawasi para tokoh di medsos.
Koordinator Pusat Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat mengatakan, wacana yang digulirkan Wiranto itu menunjukkan ambisi pemerintah untuk membungkam lawan politiknya.

"Rezim ini makin menampakan oteriter dalam menjalankan pemerintahan dan menunjukan arogansi kekuasaan dalam membungkam demokrasi dan menghabisi lawan lawan politik," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/5).

"Rezim ini makin menampakan oteriter dalam menjalankan pemerintahan dan menunjukan arogansi kekuasaan dalam membungkam demokrasi dan menghabisi lawan lawan politik," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/5).

Amirullah menambahkan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat terancam dilanggar melalui wacana Wiranto tersebut. Rakyat Indonesia, sebutnya, tidak boleh mendiamkan dan harus melawan wacana tersebut.

"Dan kita sangat terkejut kebijakan yang lebih kejam dari Orde Baru ini dijalankan pemerintahan Joko Widodo," lanjut Amirullah.

Sebelumnya, Wiranto menyebut pihaknya akan membentuk Tim Hukum Nasional. Dikatakannya, tim ini akan bertugas memantau dan mengawasi pernyataan, tindakan dan pemikiran para tokoh di media sosial.

Bukannya takut, Amirullah meyakini para aktivis dan tokoh tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus melawan setiap kebijakan pemerintahan yang menyengsarakan rakyat.

"Dan apapun akan kita lakukan untuk melawan kebijakan gila rezim ini. Karena kalau dibiarkan saja, Indonesia akan kembali ke zaman suram dan sangat berbahaya bagi kemaslahatan demokrasi di masa depan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya