Berita

Haris Azhar/Net

Politik

Haris Azhar Duga Ratusan Petugas KPPS Meninggal Akibat Kesalahan Sistem

SELASA, 07 MEI 2019 | 21:11 WIB | LAPORAN:

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyebut ada kesalahan sistem sehingga ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia selama proses Pemilu 2019.

"Kita ini punya masalah yang cukup serius, ada Pemilu serentak yang diselenggarakan dan dibangga-banggakan sebagai Pemilu terhebat, tapi juga menyebabkan kematian yang hampir serentak, gara-gara sistem ini semua" ujar Haris dalam program Catatan Demokrasi Kita TVOne, Selasa (7/5).

Dalam kesempatan tersebut, Haris menyoroti adanya informasi mengenai 'pajak' yang dikenakan kepada para petugas KPPS atas honor yang diterima. Oleh karenanya, ia mempertanyakan sistem apa yang diterapkan kepada para petugas KPPS.


"Ini sistem voluntary, kesukarelaan atau ditunjuk sebagai pekerjaan. Kalau hubungan kerja, kenapa kena pajak padahal satu hari kerja. Kalau kesukarelaan kenapa diambil pajak?" tanyanya.

Diketahui, Petugas KPPS mendapat honor sebesar Rp 500 untuk satu hari kerja.

Haris menyebutkan, dalam masalah kematian ini, ada sejumlah faktor seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pajak hingga manipulasi laporan kesehatan petugas KPPS.

"Jadi kalau ada simplifikasi penyelenggaraan pemilu serentak, di saat yang sama ada meninggal serentak, dan ada karangan bunga ucapan selamat di KPU," jelas Haris.

Oleh karena itu, Haris mendesak masalah ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, dikhawatirkan tidak ada lagi yang mau menjadi petugas KPPS dalam pemilihan umum selanjutnya.

"Lima tahun lagi, ada pemilu, nggak akan ada yang mau jadi KPPS," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya