Berita

Bambang Widjojanto/Net

Politik

Soal Wacana Wiranto, BW: Ngeri Kalau Ini Sinyal Rezim Akan Otoritarian

SELASA, 07 MEI 2019 | 14:48 WIB | LAPORAN:

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyebut akan menutup media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.

Menanggapi ini, Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai Wiranto harusnya hati-hati dalam bicara, terlebih saat ini situasi pasca pemilihan umum.

"Menurut saya sih ini Pak Wiranto bicaranya harus agak hati-hati, jadi bicaranya itu harus meneduhkan jangan memprovokasi dalam situasi seperti ini, ya harus mengerti dulu, mengendalikan sikap dan perilakunya," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/5).


Menurutnya, hal ini harus segera diselesaikan secara cepat, karena bila tidak, ini akan berdampak pada penilaian masyarakat yang bisa saja muncul persepsi bahwa pemeritahan atau rezim ini akan memerintah dengan otoriter.

"Otoriter itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas. Kan sebagai Menko kan otoriter hanya bisa dilakukan oleh yang punya otoritas dan Pak Wiranto, orang yang punya otoritas. Yang paling ngeri kalau ini bagian dari signal bahwa rezim akan menjadi otoritarian, itu yang paling mengerikan," tambahnya.

Sebelumnya, Wiranto ingin ada langkah hukum yang lebih konkret dalam menangani media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.

"Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar dia kemarin dalam jumpa pers di kantornya, Senin (6/5).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya