Berita

Bambang Widjojanto/Net

Politik

Soal Wacana Wiranto, BW: Ngeri Kalau Ini Sinyal Rezim Akan Otoritarian

SELASA, 07 MEI 2019 | 14:48 WIB | LAPORAN:

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyebut akan menutup media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.

Menanggapi ini, Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai Wiranto harusnya hati-hati dalam bicara, terlebih saat ini situasi pasca pemilihan umum.

"Menurut saya sih ini Pak Wiranto bicaranya harus agak hati-hati, jadi bicaranya itu harus meneduhkan jangan memprovokasi dalam situasi seperti ini, ya harus mengerti dulu, mengendalikan sikap dan perilakunya," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/5).


Menurutnya, hal ini harus segera diselesaikan secara cepat, karena bila tidak, ini akan berdampak pada penilaian masyarakat yang bisa saja muncul persepsi bahwa pemeritahan atau rezim ini akan memerintah dengan otoriter.

"Otoriter itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas. Kan sebagai Menko kan otoriter hanya bisa dilakukan oleh yang punya otoritas dan Pak Wiranto, orang yang punya otoritas. Yang paling ngeri kalau ini bagian dari signal bahwa rezim akan menjadi otoritarian, itu yang paling mengerikan," tambahnya.

Sebelumnya, Wiranto ingin ada langkah hukum yang lebih konkret dalam menangani media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.

"Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar dia kemarin dalam jumpa pers di kantornya, Senin (6/5).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya