. Pertemuan Calon Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa wartawan media asing dinilai sangatlah penting. Utamanya agar dunia internasional mendapatkan informasi utuh tentang kecurangan Pilpres 2019.
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo menegaskan, hal itu merupakan salah satu upaya Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan terkait pesta demokrasi tersebut.
"Kita tahu pilpres ini sangat amburadul penyelenggaraannya. Mulai dari kardus hingga Situng semuanya berantakan. Saya sudah menjadi kontestan pemilu sejak 2004, jadi saya bisa merasakan pemilu kali ini adalah yang paling amburadul" tegas Wakil Ketua Dewan Kerhormatan PAN ini kepada redaksi, Selasa (7/5).
Lebih lanjut ditegaskan Dradjad, pasangan calon 02 dan BPN selalu taat konstitusi. Itu sebabnya semua kelemahan, kejanggalan, kesalahan dan kecurangan selalu dilaporkan ke lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Meski kita tahu bahwa mereka dan aparat penegak hukum sangat pantas diragukan netralitasnya, jalur ini tetap ditempuh," tandasnya.
Ditekankannya, semua pihak terkait yang berkepentingan dengan pilpres perlu diberi informasi juga. Itu sebabnya meskipun Prabowo-Sandi dan BPN tahu bahwa sebagian besar pers nasional tidak netral, informasi terkait temuan kesalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tetap diberikan kepada mereka.
"Media asing juga berkepentingan dengan pilpres Indonesia. Pembaca mereka kan termasuk pemerintah, birokrat, politisi, investor asing dan stakeholders lainnya. Investor asing misalkan perlu info yang akurat, misalkan tentang apakah bisa mengharapkan kepastian hukum di Indonesia jika pemilunya saja penuh kecurangan," jelasnya.
Langkah itu ditekankannya lagi karena Prabowo-Sandi dan BPN paham betul kalau Indonesia tidak bisa hidup sendiri, dan tidak bisa hidup tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain.
"Mereka berhak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Itulah yang dilakukan Prabowo-Sandi dan BPN. Kita punya kewajiban memberikan informasi yang paling akurat kepada semua pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri, dan tentu saja terutama kepada rakyat Indonesia," pungkas Dradjad.
