Pendidikan politik PRD/Net
Nilai-nilai luhur dari Pancasila yang digali oleh Soekarno, kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara, mampu menangkal berbagai hoax (kabar bohong) yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia, terutama selama pelaksanaan Pemilu 2019 ini.
Demikian Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Alif Kamal di sela-sela kegiatan Pendidikan Politik Pemuda dan Mahasiswa di Wisma PKBI jl. Hang Jebat III, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Alif mengatakan, perjuangan politik janganlah dianggap sebagai suatu hal yang negatif atau hal yang mengancam, selama masih dalam koridor Pancasila.
Problem politik seringkali justru berasal dari elit politik, yang mengartikulasikan politik hanya sebatas kekuasaan. Untuk itu cara apapun dianggap sah, termasuk yang sebetulnya membahayakan keselamatan bangsa, seperti politik golonganisme, politik hantam kromo dan politik pecah belah.
"Politik itu semestinya ditempatkan sebagai jalan untuk mengelola kekuasaan mengabdi kepada kepentingan bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur, bukan untuk melindungi kepentingan sekelompok orang, seperti yang sudah ditegaskan oleh Bung Karno pada Pidato 1 Juni 1945, yang kemudian dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945," terangnya.
Selama politik digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan umum, maka
hoax dan sebagainya diyakininya akan tereliminasi dengan sendirinya.
Kegiatan pendidikan politik seperti ini secara terus menerus dilaksanakan oleh PRD di berbagai kota, tak hanya di Jakarta tapi juga di Jayapura, Manokwari, Kota Sorong, Manado, Makassar, Yogyakarta, Solo, Salatiga, Semarang, Surabaya, Malang, Lombok, dan Bandung serta lainnya.
Alif menjelaskan, melalui pendidikan politik seperti ini, PRD berinisiatif agar para mahasiswa dan pemuda memiliki pandangan politik yang lebih bersifat kebangsaan dan kerakyatan, di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia.
"Inilah yang hendak diperkuat oleh KPP-PRD di kalangan pemuda dan mahasiswa agar ke depan, persatuan nasional tetap kokoh, dengan terwujudnya kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Jika kemakmuran sudah dirasakan oleh rakyat Indonesia, maka potensi apapun untuk memecah belah bangsa ini, bisa dihindari," tegas Alif yang juga merangkap sebagai koordinator acara.
Ia menambahkan ada beberapa hal yang diajarkan dalam pendidikan politik kali ini, terutama tentang sejarah masyarakat Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Trisakti dan jalan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil Makmur.
Di samping juga tak kalah penting filosofi serta landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, yang di dalam pendidikan formal sering terjadi distorsi dan porsinya kurang mendalam.
"Point-point penting disampaikan dalam pendidikan politik ini, agar konsep serta nilai-nilai perjuangan yang menjadi pemikiran para pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain bisa dipahami oleh generasi muda di era milenial seperti sekarang ini," jelasnya.
Sejak kongres tahun 2010, dengan menjadikan Pancasila sebagai asas perjuangan Partai, PRD secara tegas menolak penjajahan asing, menolak liberalisme sebagai platform perjuangan dengan membangun Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945.
Setelah kongres tahun 2015, PRD melakukan gerakan nasional menangkan Pancasila. Dan saat ini PRD sedang mengkampanyekan 2019 Ganti Haluan Ekonomi, dari ekonomi liberal menjadi ekonomi yang bergotong royong, seperti semangat dari Pasal 33 UUD 1945.
"Bagi PRD siapapun presiden yang nanti akan terpilih, tugas pokoknya adalah menegakkan Trisakti dan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam bingkai persatuan nasional, seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara,†sambungnya.
PRD sendiri dahulu dikenal sebagai partai beraliran kiri tersebut, sejak 2010 mengubah azas partai dari Sosdemkra menjadi Pancasila.
