Berita

Foto: RMOL

Politik

Ijtima Ulama III Dituding Hanya Ngompori Umat

JUMAT, 03 MEI 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lima rekomendasi yang dikeluarkan dalam Ijtima Ulama III dianggap telah menyesatkan umat Islam, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

"Semestinya, Ijtima Ulama III itu dapat membimbing masyarakat ke arah yang lebih harmonis. Sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadhan. Hilangkan permusuhan, jaga keharmonisan, Pemilu sudah selesai bukan ngompori umat," kata Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI), KH Ahmad Fahrur Rozi atau akrab disapa Gus Fahrur dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/5).

Ia meminta kepada pihak-pihak yang merasa dicurangi dalam Pemilu 2019 tetap menempuh jalur konstitusi, bukan menggunakan cara kekerasan maupun tindakan yang meresahkan masyarakat.


"Jangan sampai membuat gerakan untuk menghentikan proses demokrasi ini," kata Gus Fahrur.

Hal senada disampaikan Habib Sholeh Almuhdar. Ia menuding Ijtima Ulama III hanya mengedepankan kepentingan elit dan kelompok politik tertentu. Padahal, tugas ulama seyogyanya mengayomi dan merangkul semua umat tanpa mengarah pada memecah belah.

Atas dasar itu, Habib Sholeh Almuhdar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk tidak menggubris rekomendasi dari Ijtima Ulama III.

"Jadi saya minta kepada KPU dan Bawaslu tidak perlu mengikuti keinginan mereka," kata Habib Sholeh.

Sholeh juga mengingatkan, sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Tugas para ulama mengedukasi umat dan menjaga harmoni, bukan justru membenturkan.

"Nama ulama kan gede jadi kecil karena hanya melakukan hal untuk kepentingan politik segelintir orang bukan mengayomi masyarakat," demikian Soleh.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya