Massa buruh dihadang saat hendak unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin (Rabu, 1/5).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menuding Presiden Jokowi telah memberangus nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
"(Penghadangan) itu sangat tidak menghargai massa aksi atau sekumpulan orang yang ingin menyampaikan pendapatnya langsung ke depan Istana (Negara). Kita tahu itu perintah dari siapa, pasti perintah dari presiden untuk melarang masa aksi untuk datang ke depan Istananya," ucap Kepala Advokasi LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).
Menurut Nelson menyebut, ini penghadangan kedua kalinya saat Mayday.
"Penghadangan ini sudah kedua kali tidak boleh masuk arah patung kuda sampai Istana. Ini merupakan upaya pelemahan
May Day," kecamnya.
Pelemahan ini, jelas dia, sudah terlihat ketika pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.
"Dimulai dari penetapan libur nasional, jadi buruh-buruh atau massa aksi yang ingin melakukan aksi jadi punya pilihan yang lain karena libur nasional," katanya.
Bagi buruh yang tetap turun ke jalan dibuat gesekan dengan polisi. Sehingga stigma peringatan
May Day menjadi buruk akibat terjadi kerusuhan.
"Jadi memang telah terjadi pemberangusan demokrasi. Pemerintah maunya rakyat ini diam aja di rumah pada saat May Day dan aksi-aksi represif terhadap massa aksi
May Day itu berupaya menimbulkan ketakutan dan menimbulkan stigma massa aksi
May Day rusuh," pungkasnya.
