Berita

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Arief Poyuono/RMOL

Politik

BPN Sejalan Dengan Ijtima, Jokowi-Maruf Harus Dicoret

KAMIS, 02 MEI 2019 | 13:42 WIB | LAPORAN:

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyambut baik rekomendasi Ijtima Ulama III, khususnya terkait permintaan kepada KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Arief Poyuono mengungkapkan, mantan Komisioner KPU RI Chusnul Mariyah juga sempat hadir di Ijtima dan menjelaskan adanya dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Juga ada ahli IT mengatakan bahwa ada ketidakbenaran dalam sistem perhitungannya KPU untuk memframming gitu kan. Ada intruder-intruder (penyusup) di dalamnya begitu," katanya kepada wartawan, Kamis (2/5).


Perlu diketahui, Ijtima Ulama III menghasilkan lima rekomendasi. Di antaranya adalah menyatakan telah terjadi kecurangan TSM di Pemilu 2019, meminta BPN Prabowo-Sandi ajukan keberatan atas pemilu, mendesak KPU dan Bawaslu diskualifikasi Jokowi-Maruf.

Kemudian mengajak Umat Islam untuk mengawal kecurangan yang diduga dilakukan Paslon 01, dan terkahir memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional, dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Ditekankan Arief yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, ada beberapa faktor yang menjadi alasan Ijtima Ulama merekomendasikan itu. Oleh karenanya, Jokowi-Maruf harus segera didiskulifikasi jika memang terbukti melakukan kecurangan.

"Kan ada di Pasal UU Pemilu bahwa KPU bisa melakukan diskualifikasi jika mereka melakukan kecurangan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya