Berita

jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean/RMOL

Politik

Jubir BPN: Dibanding Pemilu Ulang, Mending Hitung C1 Bareng-Bareng

KAMIS, 02 MEI 2019 | 11:56 WIB | LAPORAN:

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai kondisi pemilihan umum (Pemilu) 2019 sejak awal menunjukkan kejanggalan yang mengerucut pada kecurangan.

Hal itu disampaikan jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/4).

"Kondisi pemilu kita sejak awal sudah menunjukkan bagaimana pemilu ini sesungguhnya curang. Petahana tampak memperalat kekuasaannya untuk memenangkan dirinya. Pejabat dari tingkat bawah hingga atas semua menjadi juru kampanye dan tim sukses petahana," ungkap Ferdinand.


Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah juga dianggap lebih menguntungkan petahana tanpa ada teguran dari Bawaslu.

"Lembaga negara terlihat tidak netral dan banyak hal lain yang terlihat pemilu ini berlangsung tidak adil dan curang," tuturnya.

Menyikapi hal ini, baginya, daripada melakukan pemilu ulang lebih baik menghentikan seluruh perhitungan saat ini dan memproses perhitungan manual C1 plano secara bersamaan.

"Sebelum bicara pemilu ulang, langkah lain yang bisa dilakukan yaitu menghentikan seluruh perhitungan yang dilakukan saat ini. KPU dan Bawslu bawa seluruh C1 yang jumlahnya lebih dari 813 ribu ke Jakarta dan kita lakukan hitung manual bersama-sama," lanjutnya.

"Karena pihak 02 yakin menang meskipun 01 curang. Hentikan semua rekapitulasi di bawah dan kita lakukan hitung manual berdasarkan C1," terangnya.

Untuk membuktikan dugaan kecurangan itu, Ferdinand mengaku telah memiliki C1 lengkap dari seluruh Indonesia yang akan dibawa ke KPU untuk dihitung manual bersama.

"Karena yang punya C1 lengkap seluruh Indonesia hanya KPU dan Bawaslu, maka keduanya kita minta membawa seluruh C1 ke Jakarta dan kita hitung manual di Jakarta. Itu salah satu cara untuk menghentikan segala kecurangan Situng KPU yang selalu dibungkus dengan salah input atau human error," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya