Berita

PM Pakistan/Net

Global

Seragamkan Standar, Pemerintah Ambil alih 40 Ribu Madrasah

SELASA, 30 APRIL 2019 | 00:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pakistan berencana untuk mengambil kendali jaringan lebih dari 30 ribu madrasah di negara itu. Langkag itu diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengarusutamakan sekolah-sekolah Islam dengan membawa mereka ke bawah kendali negara.

Memodernisasi pendidikan madrasah adalah masalah pelik di Pakistan. Pemerintah baru Pakistan menghadapi tekanan dari kekuatan global untuk bertindak terhadap kelompok-kelompok militan yang melakukan serangan di India dan Afghanistan.

Sedangkan bibit radikalisme kerap kali disalahkan pada madrasah yang memberikan pendidikan agama. Terlebih, madrasah memberikan layanan pendidikan bagi warga miskin Pakistan.


Pemerintah Pakistan sendiri telah berjanji untuk melakukan reformasi besar dalam pendidikan madrasah. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan juga telah berjanji bahaa bangsa Asia Selatan itu tidak akan lagi mentolerir

Para pengkritik sistem pendidikan madrasah mengatakan bahwa anak-anak yang bersekolah di sana menghabiskan sebagian besar hari menghafal Al-Quran. Mereka sering tidak diperkenalkan dengan dunia modern. Bahkan beberapa madrasah bertindak sebagai tempat berkembang biaknya militan.

"Pemerintah Pakistan telah memutuskan bahwa madrasah ini akan diarusutamakan," kata jurubicara militer Pakistan, Jenderal Asif Ghafoor awal pekan ini.

"Pendidikan Islam akan terus diberikan tetapi tidak akan ada pidato kebencian," kata Ghafoor menambahkan.

Dia mengatakan bahwa sekolah-sekolah agama akan datang di bawah bidang pelayanan pendidikan dan memasukkan mata pelajaran lain ke dalam silabus mereka.

Ghafoor mengatakan Pakistan akan membayar madrasah dengan mengalihkan uang tunai ke pendidikan dari biaya operasi keamanan anti-terorisme.

Bulan lalu, pemerintah Pakistan mengumumkan telah mengambil kendali atas 182 sekolah agama dan menahan lebih dari 100 orang sebagai bagian dari dorongan terbesarnya terhadap kelompok-kelompok yang dilarang.

"Kami ingin mengakhiri kekerasan ekstremisme di Pakistan dan itu hanya akan terjadi ketika anak-anak kami memiliki pendidikan dan peluang yang sama," tambahnya seperti dimuat Reuters.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya