Berita

Kabag Penum Asep Adi Saputra/RMOL

Hukum

Polisi Masih Selidiki Pencemaran Nama Baik Dua Lembaga Survei

SENIN, 29 APRIL 2019 | 16:03 WIB | LAPORAN:

Kepolisian saat ini masih menyelidiki terkait dengan akun sosial media yang menyebarkan hoax (berita bohong) yang membawa nama lembaga survei Charta Politika dan Indo Barometer.

"Yang pertama laporan terkait dengan lembaga survei adanya beberapa akun yang menyebarkan hoax ya, tentang kredibilitas dari lembaga survei tersebut. Saat ini Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut dan tentunya nanti perkembangan berikutnya kita sampaikan kepada teman-teman media," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Asep Adi Saputra di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/4)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya telah melaporkan lima akun media sosial ke Bareskrim Polri. Akun-akun tersebut dinilai telah menyebar fitnah terkait dirinya, di mana namanya ditulis dalam percakapan palsu yang disebarkan oleh kelima akun medsos yang menyebutkan Yunarto membuat survei berdasarkan komunikasi dengan seorang jenderal.


Selain Yunarto, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga melaporkan empat akun media sosial, yakni dua akun Facebook, satu akun twitter dan satu akun blog Wordprees ke Bareskrim Polri, atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Keempat akun itu disebut Burhanuddin telah menyebarkan video bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp 450 miliar untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin melalui perhitungan cepat.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya