Mendagri Imbau Kepala Daerah Lain Belajar Konsep Pelayanan Publik ke Banyuwangi

Integrasi antar layanan masyarakat yang diterapkan oleh Pemkab Banyuwangi harus dipelajari oleh daerah lain. Demikian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi, Kamis (25/4).

Untuk diketahui, MPP ini merupakan yang pertama di Indonesia yang didirikan pemerintah kabupaten. Saat ini, mal tersebut mengintegrasikan 199 layanan perizinan dan dokumen. Mulai dokumen administrasi kependudukan, berbagai macam izin, layanan perpajakan, imigrasi, pertanahan, hingga layanan kepolisian.  

“Saya kira ini perlu sebagai role model bagi daerah. Dengan mengintegrasikan semua layanan dalam satu tempat memberi kemudahan bagi masyarakat, lebih menghemat waktu dan biaya. Memang inilah salah satu tujuan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memberikan pelayanan yang cepat,” ujar Tjahjo.

Ia berharap daerah yang belum mempunyai Mal Pelayanan Publik bisa mencontoh apa yang dilakukan Banyuwangi. Bila perlu, Tjahjo mengimbau agar kepala daerah lain belajar ke Kota Bumi Blambangan Itu.

“Silakan belajar ke daerah yang sudah baik, tidak perlu malu untuk mencontoh. Karena yang terpenting tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Tjahjo menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIII yang dipusatkan di Banyuwangi. Total ada lebih dari 4.000 peserta se-Indonesia yang hadir di Banyuwangi.