Berita

Pray For Sri Lanka/Ilustasi Amelia Fitriani

Dunia

Ada Peringatan Sebelum Teror Bom Sri Lanka, PM Lempar Tanggung Jawab Ke Presiden

SENIN, 22 APRIL 2019 | 06:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Sri Lanka mengetahui informasi mengenai kemungkinan serangan sebelum teror rangkaian ledakan bom mematikan mengguncang hotel dan gereja di ibu kota Kolombo dan dua kota lainnya di Sri Lanka pada Minggu (21/4).

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe dalam keterangan kepada wartawan di Sri Lanka pada hari Minggu malam (21/4), mengakui bahwa ada informasi soal kemungkinan serangan.

"Kita juga harus melihat mengapa tindakan pencegahan yang memadai tidak dilakukan," katanya seperti dimuat Al Jazeera.


Wickremesinghe mengatakan, nama-nama yang muncul terkait rangkaian serangan bom itu adalah nama lokal. Namun dia mengatakan, para penyelidik akan memeriksa apakah para penyerang memiliki hubungan di luar negeri.

Pernyataan Wickremesinghe tentang adanya peringatan sebelumnya seakan melemparkan bola api kepada Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena yang memimpin pasukan keamanan. Hubungan presiden dan perdana menteri Sri Lanka diketahui bergejolak setelah krisis konstitusi Oktober.

Saat itu, Sirisena memecat Wickremesinghe. Hal itu memicu krisis politik selama seminggu yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pemecatan itu.

Presiden Sri Lanka bertanggung jawab atas polisi, tetapi Wickremesinghe mengatakan, baik dia maupun para menterinya tidak diberi informasi tentang informasi ini.

Sementara itu, Sirisena sebelumnya mengatakan dia memerintahkan satuan tugas polisi khusus dan militer untuk menyelidiki siapa yang berada di balik serangan itu serta agenda yang mereka bawa.

Serangan terkoordinasi tersebut telah menewaskan sedikitnya 207 orang dan melukai lebih dari 450 orang lainnya adalah kekerasan terburuk di negara pulau Samudra Hindia itu sejak perang saudara berakhir satu dekade lalu.

Tidak ada kelompok yang mengklaim tanggung jawab langsung atas serangan tersebut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya