Berita

Ferdinand Hutahaean/Net

Politik

Hasto Anggap Situng Cuma Kesalahan Teknis, Demokrat: Mungkin Dia Diuntungkan

JUMAT, 19 APRIL 2019 | 17:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal kesalahan input sistem penghitungan surat suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak wajar.

"Ini aneh bagi kita mengapa Hasto tampil menjadi pembela KPU," ujar Ketua Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/4).

Ferdinand menyebut seharusnya Hasto bisa lebih kritis terhadap KPU. Pasalnya, salah hitung di sistem KPU pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas hasil Pemilu 2019.


Dugaan lainnya, kata Ferdinand, mungkin saja Hasto melihat ada keuntungan lain yang bisa diambil jika kesalahan situng KPU tersebut tetap dibiarkan tanpa perbaikan.

"Saya pikir Hasto merasa diuntungkan dari peristiwa kesalahan ini karena menambah suara pasangan Jokowi-Maruf," tukasnya.

Sebelumnya, viral tangkapan layar perbedaan hasil perhitungan C1 yang diunggah akun bernama Seyo Tuhu @SetyoTu39451344. Unggahan itu lantas di-retweet akun Twitter milik Partai Gerindra @Gerindra.

Dalam form C-1 Plano tercantum pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin memperoleh 26 suara, dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat 141 suara. Namun pada Situng KPU, Jokowi-Maruh tertera 26 suara, sementara Prabowo-Sandi hanya 41 suara.

Atas hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut kesalahan itu adalah soal teknis dan wajar terjadi.

"Ya kesalahan aritmatik teknis. Itu kan semua bisa diperbaiki," kata Hasto di Kantor PDIP, Menteng, Jakarta.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya