Rini: BUMN Jangan Cuma Cari Untung

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta tidak hanya mengejar untung saja, tapi juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian nasional.

 Menteri BUMN Rini Soemar­no mengatakan, BUMN harus bisa dikelola secara transparan dan profesional. BUMN bukan hanya korporasi namun juga milik negara, berarti BUMN merupakan milik semua bangsa Indonesia.

"BUMN secara korporasi, saya selalu menekankan bahwa BUMN itu harus bisa dikelola secara transparan dan profe­sional," ujar Rini Soemarno usai mencoblos pilpres di TPS 011 Komplek Patra Jasa, Kuningan Timur, kemarin.

Selain itu, menurut dia, BUMN juga berdasarkan undang-undang maka harus bisa mendorong per­ekonomian nasional dan dapat membantu masyarakat dengan kondisi perekonomian yang lemah. "Jadi itu tanggung jawab yang lebih, kalau korporasi biasa hanya mencetak keuntungan, namun kalau BUMN memang memiliki tanggung jawab yang lebih karena BUMN milik negara dan rakyat," ujarnya.

Menurut dia, BUMN men­jadi tanggung jawab kita semua. BUMN harus bisa diturunkan atau diwariskan kepada anak dan cucu. "Harus dijaga keseha­tannya, bisa mencetak keuntungan," ujarnya.

Rini mengatakan, pengelo­laan perusahaan milik negara dalam empat tahun terakhir sudah sangat jauh lebih baik dibanding lima tahun sebe­lumnya. Ini bisa dilihat dari berkurangnya BUMN yang mengalami kerugian.

Dia menambahkan, pada ta­hun lalu, 143 BUMN yang ada di Indonesia berhasil mencetak keuntungan sebesar Rp 200 triliun. Besarnya keuntungan itu, diklaim Rini sebagai hasil dari pengelolaan BUMN yang transparan dan profesional di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Adapun total aset BUMN sepanjang 2018 tercatat menca­pai Rp 8.092 triliun. Nilai aset itu naik sebesar Rp 882 triliun dari posisi 2017 sebesar Rp 7.210 triliun.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Bas­wir menilai, kinerja BUMN tersebut cukup bagus di tengah terjadinya gejolak moneter dan harga komoditas dalam tiga tahun terakhir.

"Kinerja keuangan BUMN itu secara jelas mengungkapkan bahwa BUMN tidak hanya sehat secara keuangan, tetapi juga tangguh dalam menghadapi gejolak perekonomian yang menerpa Indonesia," kata Revrisond Baswir.

Superholding

Terkait dengan superholding, Rini mengatakan, BUMN akan dibuat superholding seperti Temasek dan Khazanah. "Ke­menterian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding. Nanti akan seperti Temasek dan Khazanah," ujarnya.

Meski nantinya Kementerian BUMN hilang, pemerintah bakal mengawasi karena tetap menjadi pemegang saham. Bahkan, penga­wasan dan pertanggungjawaban­nya langsung kepada presiden.

"Cuma bentuknya itu bukan seperti birokrasi, bentuknya bu­kan kementerian. Yang diharap­kan bapak Presiden itu betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tuturnya.

Rencana Kementerian BUMN membentuk subsektor holding memang sudah jauh-jauh hari. Tercatat, bakal ada delapan holding BUMN. Jika sektor per­tambangan sudah terbentuk, saat ini sektor pertambangan menjadi buah bibir masyarakat.

Kata Rini, alasan pembentu­kan holding BUMN penerbangan karena Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga konektivitas udara sangat dibu­tuhkan. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dana yang besar guna menghubungkan pulau-pulau melalui angkutan udara.

"Seluruh masyarakat Indone­sia bisa mendapatkan kesempa­tan untuk konektivitasnya mela­lui udara. Tentunya kita harus melakukan banyak investasi. Kita tidak hanya bisa bergantung dari dana pemerintah saja, kita harus melakukan hal seperti ini," cetusnya.