Anggota Parlemen Negara Sahabat/RMOL
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengundang delegasi parlemen dari negara sahabat seperti untuk memantau berlangsungnya pemungutan suara pemilu di lima Tempat Pemungutan Suara (TPS), salah satunya TPS 01 Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (17/4).
Negara sahabat yang diundang di antaranya Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan Westminster Foudation for Democracy (WFD), Inggris.
Anggota Parlemen Malaysia Hassan Abdul Karim mengatakan, dirinya hadir mewakili konstituensi Pasir Gudang di Johor yang dipilih oleh Parlemen Malaysia untuk memantau proses pemungutan suara.
Dalam pantauannya tersebut, Hassan menilai proses Pemilu 2019 sangat luar biasa, terbesar dan tidak mudah dilakukan untuk Indonesia yang begitu luas.
"Kami excited (gembira). Ini terbesar, kompleks, tak mudah, wilayah yg begiru besar. Apalagi ini pemilihan presiden dan parlemen. Ini satu bagi kami bersejarah, ini pertama yang serentak yang ke-12. Ini satu amanat demokrasi yang ketiga terbesar, dari India, AS. Ini dibuat satu hari," ungkap Hassan di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).
Hassan juga mengatakan tidak jauh berbeda proses pemilu Indonesia dan juga di Malaysia, yakni ia tidak melihat adanya pengamanan yang masif sehingga masyarakat diandalkan untuk mengendalikan situasi keamanan.
"Banyak yang menarik yang dapat kami pelajari juga, kita tidak lihat polisi menjaga, tapi semua KPU, jadi ini rakyat yg mengendalikan di bawah KPU, dan ada badan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadi ini sangat baik, untuk belajar," tuturnya.
"Ada istilah serangan fajar, money politic, ada berapa case, tapi ada juga penangkapan. Seorang pemilih lima menit untuk selesai, dan di sini pakai paku, di Malay pakai pensil. Di sini kertasnya besar itu perbedaan yang bukan signifikan," tuturnya
Meskipun begitu, bagi Hassan, pemilu di Indonesia sangat baik di mana per satu TPS hanya mengatur sedikitnya 300 pemilih sehingga jauh dari potensi adanya kejadian negatif.
"Tapi ini sangat bersifat rakyat, dan satu perkara yang baik, tapi TPS dia hanya kendalikan 300 undian jadi ini baik mengelakkan dari penyelewenangan, ada kawalan. Kalau di Malaysia dipanggil, TPS sampai 7 saluran, 1 saluran bisa 700 orang," tandasnya.
