Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpeluang besar menang di Pemilihan Presiden 2019.
Wasekjend Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Galih Prasetyo melihat antusiasme masyarakat ingin adanya perubahan. Sebab, banyak janji politik Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 silam yang tidak terealisasi.
"Dalam demokrasi itu
trial and error hal biasa, begitu rakyat kecewa, hukumannya bagi pemimpin beresiko tidak dipilih lagi," kata Galih kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/4).
Galih menilai rezim Jokowi gagal mengelola pemerintahan apalagi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
"Persoalan ekonomi pun tidak juga membaik, belum lagi isu utang yang membengkak akibat proyek infrastruktur yang kalap dan tidak tepat sasaran," jelasnya.
Utang terlihat sekedar utang tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
"Sebagian besar janji Jokowi tidak ditepati, publik cerdas dan bisa cek. Ini yang tentu menggerus kepercayaan publik. Ditambah lagi para bawahan presiden berkarakter ABS (asal bapak senang) yang membuat setiap kebijakan salah sasaran," ujarnya.
"Prediksi saya hampir 60 persen kemenangan Prabowo Sandi," tambah Galih yang juga wakil presiden OIC Youth Indonesia.
Faktor lain, lanjut Galih, pemerintahan Jokowi tidak mampu menjelaskan secara jernih berbagai isu yang berkembang di publik. Mulai dari isu PKI dan pola pengelolaan perekonomian.
"Pemerintahan gagap memberikan penjelasan yang mencerahkan dan mencerdaskan, apalagi banyak sekali isu di media sosial yang beragam dan penuh kontroversional," katanya.
Galih juga mengingatkan agar seluruh elemen memantau proses Pemilu ini agar berjalan adil, jujur dan transparan. Peristiwa surat suara yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia, menurut dia, mengindikasikan adanya upaya-upaya yang berpotensi menciderai Pemilu dan demokrasi.
"Saya kira KPU dan Bawaslu jangan anggap enteng urusan ini, komentar Ketua KPU RI Arief Budiman yang menganggap ini biasa sangat mencurigakan. Harusnya penyelenggara Pemilu menclearkan masalah serius ini. Jangan sampai publik menilai ada oknum aparatur dan penyelenggara tidak netral. Jangan sampai kinerja KPU dan Bawaslu kualitasnya lebih buruk dari kardus kotak suara," pungkasnya.
