SETELAH mantan Presiden Omar Basyir diamankan. Militer di bawah komandan Jendral Ahmed Awad Ibnu Auf mengambil-alih kekuasaan.
Jenderal Auf yang menjabat Menteri Pertahanan, kemudian mengumumkan keadaan darurat, pemberlakuan jam malam, diikuti dengan ditetapkannya masa transisi di bawah kendali militer paling lama dua tahun, sampai terbentuknya pemerintahan yang legitimet melalui pemilu.
Rakyat yang didukung oposisi tetap melakukan unjuk rasa, dan menentang Jenderal Auf yang dituduhnya telah melakukan kudeta. Kekhawatiran rakyat cukup beralasan, mengingat sang Jenderal adalah salah seorang kepercayaan mantan Presiden Omar Basyir yang terguling.
Selain itu pengalaman buruk yang dialami rakyat Sudan sebelumnya, sehingga menyisakan trauma yang mendalam terhadap militernya terkait dengan kekuasaan. Empat kali tercatat dalam sejarah, pemerintahan Sudan dikudeta oleh militer.
Selanjutnya sebagian besar para petinggi militer mengambil-alih kekuasaan, lalu mengembangkan pemerintahan militeristik yang otoritarian.
Pertama, tahun 1958, saat negara yang naman resminya Republic of Sudan baru berusia dua tahun, setelah melepaskan diri dari Mesir dan menyatakan diri sebagai negara merdeka. Kudeta dipimpin oleh Jenderal Ibrahim Aboud, yang kemudian memerintah Sudan sampai tahun 1964.
Kedua, tahun 1969 terjadi kudeta kembali yang dilakukan oleh militer yang dipimpin oleh Kolonel Ja'far Numerey yang kemudian berkuasa selama 16 tahun.
Ketiga, tahun 1985, kudeta militer berulang kembali di bawah komando Swar Al Dhahab. Keempat, tahun 1989, kudeta militer kembali terjadi dengan komandan Jenderal Omar Basyir, yang kemudian berkuasa sampai 2019.
Beruntung dari empat kali pengalaman kudeta yang diikuti oleh pengambilalihan kekuasaan ke tangan tentara, pernah terjadi walau hanya sekali, militer tidak terus menggenggam kekuasaan. Akan tetapi menyerahkannya kembali kepada sipil yang dipilih secara demokratis saat situasi sudah kondusif.
Pengalaman inilah yang memberi secercah harapan, rakyat Sudan akan kembali bisa menikmati demokrasi.
Abdul Rahman Swar Al Dahab adalah sang jendral komandan kudeta yang tidak ingin berlama-lama menikmati kekuasaan. Ia berada sebagai orang nomor satu di Sudan tidak lebih dari satu tahun saja.
Mungkin saja ia merupakan sedikit dari orang yang lebih mencintai rakyatnya dibanding singgasana presiden. Atau ia merupakan sedikit orang yang lulus menghadapi ujian manisnya candu kekuasaan.
Berkat kebesaran jiwanya ini, ia kemudian dikenang dengan rasa bangga oleh militer Sudan sampai sekarang. "Kami adalah anak-anak Al Dhahab", demikian teriak para prajurit yang kini mengendalikan jalannya pemerintahan sementara.
Di mata rakyat Sudan, figur seperti Al Dhahab selalu dirindukan kehadirannya, khususnya di saat genting seperti sekarang.
Itikad baik dari sejumlah petinggi militer juga sudah ditunjukkan, terutama oleh sang komandan kudeta yang melengserkan Omar Basyir.
Jendral Auf mengundurkan diri secara mengejutkan dari posisinya sebagai Ketua Dewan Transisi sesuai tuntutan rakyat. Menyusul Jenderal Abdallah Mohammed Saleh atau akrab dipanggil Salah Gosh yang menjabat kepala intelijen dan keamanan nasional juga ikut mengundurkan diri.
Perwira-perwira baru yang tidak terkait langsung dengan penguasa lama, dilantik untuk menduduki sejumlah pos penting di jajaran militer yang diumumkan sebagai bagian dari reformasi di tubuh militer.
Nama Al Dahab diangkat tinggi-tinggi oleh kelompok militer yang kini dipimpin oleh Letnan Jenderal Abdel Fatah Al Burhan yang kini mengendalikan kekuasaan, sebagai daya tawar agar rakyat yang didukung oposisi mau bernegosiasi dan kompromi.
Jenderal Abdel Fatah yang memimpin pasukan gerak cepat yang merupakan pasukan elite Sudan ini, dipercaya sebagai Ketua Dewan Transisi yang baru menggantikan Jendral Auf. Penunjukkannya tampaknya dilakukan kalangan militer karena ia dipandang lebih siap untuk bernegosiasi dan berkompromi dengan para demonstran dan kelompok oposisi.
Abdel Fatah bahkan sudah menjanjikan bahwa masa transisi akan dilakukan secepatnya. Ia menawarkan diolog baik dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil maupun partai politik, dan terbuka terhadap berbagai tuntutan rakyat. Bahkan masyarakat sipil diminta untuk mengusulkan nama-nama tokoh untuk ikut duduk dalam pemerintahan transisi.
Tawarannya mendapat sambutan dari para demonstran. Mereka telah mengirim sepuluh orang perwakilan untuk menyerahkan sejumlah tuntutan.
Bagaimana negosiasi berlangsung dan bagaimana formula masa transisi yang bisa diterima kedua belah pihak? Walaupun tidak mudah, kita tentu berharap mereka menemukan jalan keluar sehingga terhindar dari penggunaan senjata untuk menyelesaikannya, karena cara ini bisa bermuara pada tragedi kemanusiaan sebagaimana dialami bangsa Arab lain, yang sampai kini masih menjadi beban masyarakat internasional.
Semoga rakyat Sudan akan berhasil melewati masa krusial ini, dan dalam waktu bersamaan muncul al-Dhahab al-Dhahab baru. Hal ini bukan saja penting bagi rakyat Sudan, akan tetapi juga bagi bangsa Arab secara keseluruhan, yang kini menghadapi musim semi Arab gelombang kedua.
Pengamat Politik Islam dan Demokrasi
