Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PPP MJ Humphrey Djemat/Net
. Dugaan kecurangan dalam proses pemilu di Selangor, Malaysia merupakan hal yang sangat serius. Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan tutup mata dengan masalah tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humphrey Djemat, Kamis (11/4).
"Kecurangan tersebut telah menjadi fakta yang sulit dikesampingkan karena dapat dibuktikan secara kasat mata. Bahkan telah menjadi viral di masyarakat," kata Humphrey.
Menurut Humphrey, masalah itu harus diusut secara tuntas baik dari segi tata cara prosedur yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.
"Pengungkapan secara prosedural tersebut harus dilakukan oleh KPU secara transparan dan cepat, sehingga dapat diketahui sebab musabab dugaan kecurangan tersebut dan siapa-siapa saja yang terlibat," katanya.
Selama KPU meneliti kejadian itu, Humprey menyarankan KPU harus menghentikan semua proses Pemilu di Malaysia.
Hal berikutnya, kata Humphrey harus dilakukannya penyelidikan secara hukum oleh pihak Kepolisian RI yang bekerja sama dengan otoritas hukum di Malaysia.
Proses hukum tersebut, tegas Humphrey sangat penting untuk mengetahui siapa dalang pencoblosan surat suara tersebut.
"Dalam hal ini pihak Kepolisian harus bekerja secara profesional dan cepat agar masalahnya menjadi terang benderang," katanya.
Kedua proses itu kata Humphrey, baik melalui KPU dan Kepolisian mutlak harus dilakukan mengingat sudah adanya kecurigaan dari masyarakat mengenai adanya kecurangan dalam berbagai bentuk atau cara dalam Pemilu kali ini.
Masyarakat, kata Humphrey sudah tidak ingin dugaan kecurangan dalam Pemilu di Malaysia tersebut merupakan puncak dari gunung es kecurangan Pemilu yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis.
Kecurangan model seperti ini kata Humphrey, hanya bisa dilakukan mereka yang memiliki kekuasaan.
"Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan). Semoga ini tidak terjadi di negeri tercinta kita ini. Kalau sampai terjadi, kiamat bagi demokrasi di Indonesia," tutupnya.
