TAHUN 2012 lalu, janji kartu memang menjadi andalan Pak Jokowi untuk menyukseskan jalannya ke Balaikota Jakarta. Saat itu Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar telah menghipnotis warga Ibukota untuk memilih pasangan yang identik dengan baju kotak-kotak.
Janji kartu juga jadi gacoan beliau di Pilpres 2014. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera ditawarkan kepada masyarakat. Dan sukses. Pasangan Jokowi-JK mengalahkan Prabowo-Hatta.
Bagaimana realisasinya? Jangan ditanya. Pembaca sudah sama-sama tahu lah ya.
Dan pada Pilpres kali ini, kembali Pak Jokowi berjualan kartu dalam kampanyenya. Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah digaungkan di mana-mana. Apakah cara ini masih sakti?
Masalahnya, Sandiaga Uno dalam debat yang lalu telah mengajukan terobosan yang lebih canggih. Yaitu Rumah Siap Kerja dan 1 KTP untuk berbagai manfaat, cukup satu kartu, tanpa ada tambahan kartu lain.
Ide Sandiaga Uno untuk Rumah Siap Kerja dan 1 KTP berbagai manfaat ini butuh kesiapan teknologi
big data, data detail kependudukan Indonesia hingga data sosial ekonomi setiap penduduk dan keluarga, mengingat total jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi memang itu lah konsep awal e-KTP. Hanya saja korupsi membuat rencana brilian itu tak kunjung terwujud. Dan juga tak terlihat kesungguhan dari Kemendagri.
Selain itu, apa yang ditawarkan Pak Jokowi kali ini ibarat bola tanggung dalam bulutangkis, yang mudah di-smash lawan. Buat apa Kartu Sembako Murah, karena Prabowo-Sandi memperjuangkan kebutuhan pokok yang terjangkau buat seluruh masyarakat tanpa perlu kartu-kartuan. Buat apa Kartu Prakerja sementara Prabowo-Sandi mengupayakan terbukanya akses lapangan kerja seluas-luasnya melalui Rumah Siap Kerja dan program padat karya lainnya.
Sementara itu ungkapan apatis terdengar dari masyarakat. "Halah, ngurus BPJS saja berantakan, ngapain nambah-nambah kartu lagi". Yang lain bersuara, "Kartunya buat kita, lapangan kerjanya buat asing".
Janji kartu sekarang sudah tidak
wow lagi. Prabowo-Sandi berjanji untuk membenahi carut-marut persoalan KTP dan menjadikannya kartu itu multi manfaat. Kalau ada yang perlu disubsidi, masyarakat tak perlu menunggu terbitnya kartu. Selama KTP masih di tangan, mereka bisa langsung rasakan manfaatnya.
Tidak Perlu RibetDi sisi lain, PKS juga punya program meminimalisasi kartu-kartuan. Program SIM seumur hidup membuat masyarakat tak perlu ganti kartu SIM tiap 5 tahun. Penghapusan pajak motor di bawah 125 cc dan pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta dapat mengurangi beban hidup masyarakat menengah ke bawah sehingga dapat mengalokasikan keuangan keluarga mereka untuk kebutuhan hidup yang lebih penting dan produktif.
Sejak diluncurkannya ide itu, banyak pro dan kontra dari khalayak. Namun setelah mendengar curhatan ojek online dan masyarakat bawah, PKS semakin mantap untuk mewujudkannya. Karena mereka mendukung dan sungguh-sungguh berharap pada kami.
Bismillah.
Sudah tidak zamannya kartu-kartuan. Rakyat butuh solusi hidup yang lebih riil, mendasar, dan jangka panjang. Negara pun bisa lebih hemat dari biaya pemborosan pembuatan beragam jenis kartu. Yang rugi memang vendor pembuat kartu.
Mardani Ali SeraWakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ketua DPP PKS
