MASYARAKAT Papua terutama keluarga korban penembakan kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 sangat terpukul. Terpukulnya batin keluarga korban pelanggaran HAM ini bukan tanpa alasan, tetapi karena pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sepertinya telah mengobjekkan persoalan HAM sebagai komoditas politik. Hal itu terlihat dari ketidakseriusan pemerintahan Jokowi-JK mengusut tuntas pelaku pelanggaran HAM selama ini.
Pada kasus Paniai kita bisa saksikan bagaimana keanehan besar terjadi, karena setelah 4 tahun masa pemerintahannya, Jokowi baru menggerakkan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus Paniai minggu lalu, padahal janji penuntasan kasus HAM sudah dicetuskan Jokowi sejak akhir Desember 2014 silam.
Para keluarga korban telah menunggu selama 4 tahun lebih janji Jokowi untuk mewujudnyatakan penuntasan kasus HAM Pania itu. Memasuki 2015-2018 Jokowi telah datang ke Papua berkali-kali (sekitar 6-8 kali) namun tidak satupun menyinggung soal penuntasan kasus HAM Paniai.
Jokowi justru datang dan lebih fokus mengurusi benda-benda mati seperti bangun jembatan, bangun pasar, bangun kebun, bangun ini dan itu yang nilainya tidak sebanding dengan nyawa manusia. Jokowi lebih cenderung menjadi pembangun benda-benda mati yang tidak jelas dia bangun untuk siapa. Sebab manusia Papua, rakyat Papua yang semestinya menjadi penikmat, pemilik dari benda-benda itu diabaikan seolah-olah mereka itu binatang yang tidak ternilai di hadapannya.
Di tengah mulai pupusnya kepercayaan rakyat Papua terhadap Jokowi yang dilihat tidak lebih dari sekedar Presiden pembohong dan Presiden pencitraan, Jokowi justru di akhir masa pemerintahannya - di tengah krisisnya kepercayaan rakyat Indonesia - Papua mulai mencari cara dengan berupaya mencari simpati - lagi-lagi mencari citra dengan mulai mengorek isu HAM yang sudah terlanjut menjadi luka batin rakyat Papua khususnya keluarga korban.
Lalu orang Papua kini bertanya: kemana Jokowi selama 4 tahun lebih itu? Mengapa di saat memasuki masa kampanye baru bapak mulai menyentuh kasus Paniai? Apakah ini sebagai bagian dari upaya komoditaskan kasus pelanggaran HAM untuk mengejar citra bapak yang sudah tergerus karena karakter bapak yang pembohong itu?
Maaf pak Jokowi, rakyat Papua sudah cerdas, dan lebih paham bagaimana melihat dan membedakan karakter seorang pembohong dan seorang pemimpin bijaksana dan adil. Rakyat Papua sudah menyadari bahwa bapak tidak bijaksana, bapak tidak adil karena bapak lebih pentingkan pembangunan benda-benda mati di Papua ketimbang membangun manusia dan kecintaan manusia Papua terhadap bapak. Bapak tidak menghargai harkat dan martabat orang Papua, sehingga bapak selama berkali-kali mengunjungi tanah kami, bapak lebih suka bangun ini dan itu, resmikan benda ini dan itu. Bapak sudah cukup!
Rakyat Papua sudah sangat muak dan bosan melihat wajah bapak. Cukup sebagai manusia yang berperasaan sama seperti bapak yang memiliki keluarga, anak istri, cucu dan ibu -bapak, kami sudah kehilangan karena sanak keluarga kami telah hilang dibunuh oleh anak buah bapak - yang sekarang bapak biarkan dan lindungi.
Maaf, bapak jangan harap kami akan mendukung bapak di periode kedua ini. Jika bapak perlu suara rakyat Papua, mintalah pada benda-benda mati yang banyak bapak bangun dan bapak peduli perhatikan selama ini. Mintalah dukungan suara dari mereka agar bapak dapat terpilih kembali di periode kedua ini. Kami rakyat Papua sudah menyatakan bahwa kami tidak percaya anda. Sebagai manusia yang dilahirkan satu kali. Cukup kami disakiti sekali saja. Jangan dua kali. Perasaan kami juga ada batasnya.
Rakyat Papua sudah sepakat untuk memilih Golput dan yang lain sudah berencana memboikot pemilu ini. Para pemimpin kami telah menyerukan agar pemilu tahun ini diboikot agar dunia mengetahui kinerja pemerintahan bapak yang anti kemanusiaan itu. Karena bapak telah gagal menjawab aspirasi kami, maka biarkanlah kami mencari keadilan kepada dunia agar mereka dapat mendengar dan memberi keadilan bagi kami sebagai korban pelanggaran HAM di tanah Papua.
Benyamin LagowanPemerhati masalah Papua.
