TIDAK bisa dipungkiri para pendiri bangsa Indonesia saat meletakkan fondasi negeri ini terinspirasi untuk tidak mengatakan berkiblat pada Amerika Serikat.
Perhatikanlah simbol negara Garuda Pancasila, menyerupai Elang Amerika yang mengepakkan sayapnya dengan perisai di dada. Begitu juga moto Bhineka Tunggal Ika memiliki makna yang sama dengan E pluribus unum milik Amerika yang diambil dari bahasa Latin, dan banyak lagi yang bisa kita sebutkan bila ingin merincinya. Artinya banyak hal yang baik yang bisa dipelajari dari negeri. Bagi orang Indonesia negeri ini sangat dekat di hati, meskipun secara geografis sangat jauh.
Akhir-akhir ini, negeri yang sering disanjung dan dirujuk oleh para pemimpin maupun cendekiawan Indonesia ini, menunjukkan gejala yang tidak lazim alias aneh.
Ada konsistensi keburukan yang dilakukan oleh para petingginya. Semula dilakukan dengan canggih, samar dan halus, akan tetapi semakin lama semakin tidak cerdas, vulgar dan kasar.
Perhatikanlah berbagai kebijakan ekonomi dalam bentuk sangsi kepada negara lain, kebijakan militer dalam bentuk invasi, dan dalam kebijakan politik dalam bentuk memasukkan organisasi-organisasi tertentu ke dalam daftar teroris secara sembrono.
Saat ini, baru bagian yang terakhir yang banyak ditiru oleh banyak negara. Akibatnya makna dan kriteria teroris menjadi kabur. Banyak negara menggunakannya sesuka hati, termasuk untuk melabeli lawan politik.
Secara teoritis sumber masalahnya terletak pada perubahan paham yang dianut oleh para petinggi di negari cow boy ini; dari prinsip multilateralisme menjadi unilateralisme. Padahal Amerikalah bersama negara-negara pemenang Perang Dunia kedua yang mengenalkan prinsip multilateralisme dalam menata pergaulan internasional.
Berdasarkan prinsip multilateralisme inilah kemudian berbagai institusi internasional dibangun. Dan dunia menikmati manfaatnya. Masyarakat internasional relatif tentram, karena banyak masalah yang bisa diselesaikannya, walau tidak seluruhnya. Banyak institusi internasional yang berhasil diwujudkan, mulai institusi ekonomi, HAM, sampai institusi politik. Yang paling menonjol tentu Perserikatan Bangsa Bangsa yang berada di New York.
Sayang Amerika terus-menerus memberikan contoh buruk, dengan cara menggerus wibawa lembaga-lembaga internasional ini, terutama PBB sebagai institusi yang menjadi tumpuan harapan banyak bangsa dan negara di dunia.
Disamping sering mengabaikan sikap atau keputusan PBB, Amerika juga sering bersuara berbeda dengan mayoritas anggotanya. Dan yang paling fatal adalah Amerika telah mengumbar hak veto yang dimilikinya demi Israel. Mungkin saja secara yuridis formal hal ini tidak bisa disalahkan, akan tetapi secara moral apalagi dilakukannya dengan menabrak etika dan melawan pendapat umum masyarakat global, tentu bukan masalah yang boleh dianggap enteng.
Begitu pula dalam menetapkan daftar teroris, baik organisasi maupun perorangan, karena keputusan ini berimplikasi terhadap hukum dan hubungan antar negara.
Saat Amerika memasukkan milisia Hisbullah di Lebanon dalam daftar terorisnya, masyarakat internasional masih memakluminya. Kemudian ketika organisasi perjuangan rakyat Palestina Hammas dimasukan dalam daftar teroris, masyarakat internasional mulai bertanya. Apalagi setelah Hammas memenangkan pemilu yang dilaksanakan secara damai dan demokratis.
Kini Amerika berencana menetapkan Pasukan Pengawal Revolusi Iran ke dalam daftar teroris. Padahal Pasdaran demikian warga Iran menyebutnya, merupakan tentara resmi negara. Bagaimana jika Iran membalasnya dengan menetapkan tentara Amerika dalam daftar teroris?
Apa yang diungkapkan di atas, hanyalah beberapa kasus sebagai contoh, karena Amerika saat ini melakukan berbagai kebijakan unilateral di bidang politik, ekonomi, maupun militer dengan alasan kepentingan nasionalnya semata, dengan mengabaikan kepentingan nasional negara lain.
Kini saatnya kita mengingatkan para cendekiawan dan orang bijak di Amerika, bahwa ada yang salah di negeri mereka. Jika tidak segera dikoreksi, apa lagi ditiru atau dibalas oleh negara-negara lain, maka bisa dibayangkan akibatnya, akan timbul kekacauan dalam pergaulan internasional.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
