NATALIUS Pigai telah menceritakan kepada saya, satu-satunya yang paling utama mendorong dia membenci Jokowi adalah perlakuan rasis terhadap dirinya.
Ketua Seknas Jokowi alm. Yamin dan Ketua bidang Hukum Seknas Jokowi menghina dia sama dengan gorilla, karena dia hitam dan orang Papua. Jokowi tahu dan diam saja, kata Pigai.
Padahal Pigai (klaimnya) adalah penggerak utama kemenangan Jokowi di Papua 2014.
(Artikel ini lanjutan sebelumnya baca: Kemenangan Rakyat vs. Kemenangan Elit)
(
Artikel ini lanjutan sebelumnya baca:
Kemenangan Rakyat vs. Kemenangan Elit)
Rasisme adalah kejahatan terbesar kemanusian. Agama-agama samawi melarang sikap rasis terhadap manusia, sesamanya. Bahkan, dalam Islam, umpamanya, Nabi Muhammad paling mencintai Bilal Bin Rabah, budak hitam yang dibebaskan Abu Bakar Asshidiqie, karena ketika disiksa ditindih batu berat untuk keluar dari Islam, tetap saja mengucapkan kalimat
La Ila Ha Ilallah. Ketika hampir wafat, Abu Bakar Asshidiqie memberikan uang pembebasan kepada pemilik budak.
Pesan-pesan Paus Vatikan tentang kemanusiaan yang sering saya baca, juga memberikan spirit yang sama. Manusia adalah makhluk sempurna. Warna kulit bukanlah sesuatu yang harus membedakan. Kasih Tuhan berlaku pada semua manusia.
"
Core Value" perjuangan rakyat adalah perjuangan persamaan dan kesamaan manusia. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Namun, perbedaan bukan sumber diskriminasi, apalagi menyingkirkan manusia, yang dianggap lemah maupun berbeda.
"
Wa minna, wa minkum" dalam sebuah konsep "kamu vs kita" pernah dulu diceritakan Dr. Faiqoh, mantan direktur Pesantren Kementerian Agama, kepada saya, adalah sebuah beban dalam sebuah komunitas tradisional yang sangat kuat mengidentifikasi diri pada ajaran-ajarannya.
Mereka isolatif dan alergi dengan kelompok-kelompok di luarnya. Jika seseorang yang terlihat menerima kehidupan atau pergaulan dari kelompok yang bukan "kita", maka dia akan dicurigai berkurang loyalitasnya. Loyalitas ini sering pula menjadi variable dalam mempromosikan seseorang pada karir publik.
Faiqoh sendiri merasa disingkirkan dari komunitas aslinya, karena "terlalu banyak bergaul".
Dalam ilmu sosiologi, Wa Minna vs Wa Minkum itu sesuatu yang wajar.
Pembedaan itu dapat berupa kesenangan/hobi, kesukuan, dan yang paling kuat ikatannya adalah ajaran agama/ideologi.
Spektrum perbedaan dalam Bangsa Indonesia dengan 260 juta jiwa penduduk dapat merupakan ancaman, namun dapat juga merupakan keunggulan. Hal ini terjadi di mana pun, bahkan di Eropa, isu Brexit tetap belum selesai, dan bahkan di Inggris, isu pemisahan Skotlandia (referendum ulang) tetap berlangsung.
Representasi kepemimpinan nasional yang baik harusnya mencerminkan representasi keberagaman. Namun, dalam perjuangan rakyat, agenda kerakyatan lebih utama dari isu representasi.
Agenda rakyat adalah bagaimana kepemimpinan mampu mensejahterakan rakyat, menyebarkan Kemakmuran Bersama (
Shared Prosperity). Ini lebih baik dari klaim wawasan Nusantara, dengan mengambil representasi kepemimpinan variatif, tapi gagal bekerja pada agenda kerakyatan.
Apalagi representasi keberagaman selama ini hanya dipertontonkan dengan korupsi dan jual menjual jabatan di pemerintahan. Dan koruptor-koruptor ini serta penjual jabatan di pemerintah adalah anak-anak muda yang yakin mewakili kelompok agama tertentu pula.(Meskipun aktifis alumni ITB, di mana saya dulu berproses, banyak juga yang koruptor)
Perjuangan rakyat sekali lagi mempunyai nilai atau value pada kemanusian (persamaan derajat) dan kedua pada keadilan ekonomi.
Politik identitas seperti mayoritas vs minoritas adalah wisdom yang harus diterima dan dijaga dalam sebuah keseimbangan dinamik, yang terbuka untuk di musyawarahkan di antara tokoh-tokoh bangsa.
Seringkali kebencian berdasarkan identitas diprovokasi dulu oleh kaum penjajah dan dilanjutkan sekarang oleh kapitalis-kapitalis rakus, yang ingin berkuasa di antara pertikaian rakyat.
Suatu hari misalnya, saya mendiskusikan keislaman saya dengan Habib Umar Al Hamid Tebet, yang sering ke Mekkah dipanggil Habib HRS, bahwa saya tidak bisa menghargai kehabiban mereka berdasarkan hirarki yang mereka tetapkan.
Saya menghormati HRS karena perjuangannya yang utama dan kehabiban dia yang kedua. Jangan di balik. Dan Habib Umar sepakat pandangan saya tersebut. Saya yakin semua terbuka dengan dialog.
Selanjutnya, pemerintah rakyat, selain merujuk pada perjuangan rakyat, harus merepresentasikan keinginan menyamaratakan kekayaan semua orang.
Orang-orang yang kaya namun hasil koruptor dan rente, harus dirampok negara kekayaannya. Sama rata bukan berarti komunis, melainkan memberikan "
property rights" untuk tujuan produktif.
Misalnya, jika 50 persen tanah-tanah perkebunan dan hutan swasta selama ini tidak digunakan, maka segera dalam 100 hari diserahkan kepada rakyat, yakni perwakilannya yaitu negara.
Kekayaan hasil jerih payah yang diperoleh secara legal dan halal, tentunya harus dijamin keberlangsungannya.
Pemerintahan rakyat harus berani menghukum pancung dan hukum mati bagi pejabat penyelenggaraan pemerintahan.
Negara harus menyediakan hakim-hakim yang Sholeh dan di sumpah. Dengan pemerintahan bersih, maka cita-cita keadilan bisa diwujudkan.
Dan sebaiknya rezim pemerintahan rakyat memberlakukan surut selama 20 tahun ke belakang untuk menghukum pejabat-pejabat korup dan merampas harta mereka.
Keadilan pemerintahan rakyat harus mempunyai kebijakan yang tidak diskriminatif. Misalnya, harga listrik yang akan dibuat murah bersifat kepada semua warga, tanpa membedakan identitas. Struktur harga berkorelasi dengan kemampuan rakyatnya.
Perjuangan rakyat, kemenangan rakyat dan pemerintahan rakyat merupakan sebuah revolusi sosial.
Hal ini hanya bisa terjadi jika Prabowo menang pada pilpres 2019 dan rakyat serta ulama mengawal jalannya kemenangan rakyat tersebut.
Direktur Sabang Merauke Circle
