DESAS-DESUS, pilpres akan rusuh. Apa pemicunya? Kecurangan! Ternyata, kekahawatiran itu bukan isapan jempol. Amien Rais, tokoh reformasi 98 sudah memberi peringatan.
Tidak hanya Amien Rais, Prabowo Subianto juga sudah mengingatkan kepada timses dan para pendukungnya, agar di pilpres 2019 ini bisa meraih kemenangan di atas 25 persen. Pasalnya, ada dugaan kuat pihak sebelah akan mencuri belasan persen suara.
Ini peringatan dari Prabowo. Sangat keras. Pesannya tegas, ada rencana kecurangan angka yang fantastis. Jika ini betul terjadi dan Prabowo kalah karena faktor kecurangan itu, people power bisa meledak.
Agus Masum, tim BPN yang khusus menangani urusan DPT mengaku telah menemukan 17,5 juta DPT invalid, ganda dan bermasalah. Berulangkali temuan ini kabarnya sudah dilaporkan ke KPU. Minta kepada KPU melakukan pengecekan dan perbaikan.
Tapi, laporan itu tak ditindaklanjuti. Dugaan BPN bahwa kasus 17,5 juta DPT seperti telah disengaja dan bagian dari design kecurangan. Inilah yang membuat kecurigaan pihak BPN kepada KPU dan rezim penguasa semakin kuat.
Apa yang diungkapkan Prabowo bahwa potensi pencurian belasan juta suara sepertinya bukan bualan belaka. Ada data, dan sudah berulang kali dilaporkan ke KPU. Ini langkah prosedural yang sudah dilakukan. Tapi, BPN menilai KPU tak serius merespon laporan dan protes itu.
Di sisi lain, ada pihak yang menuduh ucapan Prabowo itu "hoak". Istilah hoax memang rajin muncul di era pilpres ini. Tapi, kemunculannya seringkali tak lebih dari manuver politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi lawan. Dalam konteks ini, Prabowo jadi sasaran.
Harus juga disadari dengan obyektif bahwa tak jarang apa yang diungkap Prabowo terbukti. Soal 11.000 triliun uang WNI disimpan di luar negeri misalnya. Itu hoax, kata kubu Jokowi.
Belakangan diketahui, bahwa Jokowi sendiri pernah menyatakan hal yang sama dan mengaku mengantongi datanya. Begitu juga ketika Prabowo bilang ada 1.000 triliunan kebocoran APBN. Lagi-lagi dituduh hoak. Beberapa hari kemudian KPK mengungkapkan bahwa kebocoran APBN memang terjadi. Angkanya sekitar 2000 triliun. Lagi-lagi, apa yang diucapkan Prabowo bukan isapan jempol.
Istilah "hoak" di musim pilpres sering jadi istilah yang bermuatan politis. Tak menunjukkan substansi dan makna aslinya. Tak lebih dari manuver politik untuk saling mendeligitimasi lawan. Dalam konteks ini, Prabowo jadi korbannya.
Strategi menebar hoak, atau meng-hoak-kan data yang belum terverifikasi, apalagi data itu ternyata terbukti benar, merupakan langkah politik yang tak semestinya dilakukan oleh siapapun dan dari kubu manapun. Ini akan melukai kejujuran dan merusak standar kebenaran.
Kita berharap, semua strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing kubu baik 01 maupun 02 tetap tidak keluar dari pakem moral yang dimiliki oleh bangsa ini.
Kalau kejujuran dan kebenaran menjadi standar dalam membangun demokrasi di pilpres 2019 ini, maka tak akan ada money politics. Tak akan ada intimidasi dan mobilisasi aparat-ASN. Tak ada bagi-bagi sembako dan amplop. Tak akan ada 17,5 juta DPT yang bermasalah. Ini adalah praktek-praktek a-moral yang telah merusak demokrasi.
Jika pelanggaran kampanye yang masif itu tak segera dihentikan, dan kecurangan terbukti telah secara signifikan menjadi faktor kemenangan paslon tertentu, siapapun pemenang dalam pilpres kali ini, potensi rusuh akan sangat besar.
Terutama jika paslon nomor 02 kalah, bukan karena selisih jumlah suara, tapi karena adanya kecurangan yang terukur dan bisa dibuktikan, maka people power hanya menunggu waktu.
Ah, itu kan karena mereka gak siap kalah. Stop! Jangan anggap remeh soal ini. Mari kita lihat fakta-fakta di lapangan, pelanggaran kampanye itu nyata dan masif. Bahkan dianggap telah melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu berpotensi menjebol dinding pertahanan batin rakyat.
Kita bisa saksikan hari ini di GBK, jutaan pendukung Prabowo dari berbagai wilayah hadir. Arak-arakan motor dari Solo, konvoi mobil dari Bandung, para pejalan kaki dari Surabaya dan Ciamis, Sewa sejumlah pesawat dari luar Jawa. Massa betul-betul militan dan bisa dimobilisasi. Hari ini jutaan rakyat berhasil memutihkan kawasan Senayan dan sekitarnya. Ini unjuk kekuatan yang tak boleh dianggap remeh.
Apakah mereka hadir karena digerakkan oleh cintanya kepada Prabowo? Sebagian mungkin iya. Tapi rasa kecewa dan marah kepada rezim hampir dipastikan sebagai alasan yang paling dominan.
Marah, bukan saja karena faktor ekonomi dan semua masalah terkait pengelolaan pemerintahan, tapi juga prilaku politik rezim yang oleh mereka dianggap terlampau represif. Dan nampaknya, tak cukup waktu tersisa lagi bagi kubu Jokowi untuk meredam kemarahan rakyat itu.
Anda bisa bayangkan, jika kecurangan terbukti dan mereka tak terima, mungkinkah people power bisa dihindari? Karena itu, hentikan segala bentuk kecurangan dan praktek-praktek kampanye yang melanggar jika kita ingin pilpres aman. Hanya itu caranya. Tak ada cara yang lain. Siapapun yang akan jadi pemenang, jika pilpres jurdil, pasti akan diterima oleh semua pihak. Rakyat legowo.
Kita semua ingin pilpres ini aman dan damai. Untuk sampai pada harapan itu, syarat kejujuran dan keadilan harus dipastikan hadir dalam pilpres kali ini. 17,5 juta DPT mesti diperbaiki, KPU, Bawaslu dan aparat harus netral, dan tak ada mobilissi ASN.
Bagi-bagi sembako, amplop dan rekayasa dana bantuan dari APBN dan BUMN dihentikan. Jika tidak, tak terbayang bagaimana keadaan negeri ini pasca pilpres. GBK akan betul-betul bisa jadi embrio people power.
Tony Rosyid
Pengamat politik dan pemerhati
