. Kalangan DPR semakin geram dengan gerakan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Selain menewaskan warga sipil dan prajurit TNI/Polri, mereka sudah berani memproklamirkan perang terhadap pemerintah Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, kalau Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto masih tidak bereaksi, sebaiknya Presiden Joko Widodo yang selama ini selalu memperhatikan penderitaan prajurit dan rakyat, perlu segera bertindak.
"Mereka (TPNPB-OPM) sudah menewaskan rakyat sipil, prajurit TNI-Polri, bahkan berani merendahkan martabat bangsa. Sudah saatnya Panglima TNI bersikap tegas," ujar politisi PDIP ini, Jumat (29/3).
Selama ini, operasi TNI di Papua melibatkan prajurit terbaik, bahkan korban prajurit adalah prajurit Kopassus yang dilatih secara terus menerus. Sangat disayangkan sumber daya TNI harus dikorbankan. Pada sisi lain, hasil dari misi menghadapi separatis bersenjata yang telah memakan waktu hampir 4 bulan sampai sekarang belum juga membuahkan hasil.
Beberapa sumber menyebutkan, seyogianya Panglima TNI lebih fokus pada upaya penumpasan gerakan separatis bersenjata di Papua. Karena selama ini Panglima TNI hanya disibukkan untuk hal yang berkaitan dengan urusan politik praktis seperti pemilihan bahkan mengkampanyekan agar seluruh masyarakat ikut mencoblos dengan slogan "mencoblos itu keren".
Urusan pencoblosan adalah urusan Pemilu yang merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum, bukan urusannya seorang Panglima TNI. Karena kesibukan terhadap politik praktis seperti ini, selain menguras waktu dan pikiran, juga secara aturan merupakan pelanggaran hukum. Sebab, mengurusi pencoblosan tidak termasuk dalam aturan pelibatan TNI dalam tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang).
"Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau seluruh prajurit TNI termasuk prajurit di Papua disibukkan urusan pencoblosan mengikuti langkah Panglima TNI, lalu siapa yang mengurusi Kelompok Separatis Bersenjata," sebut Andreas.
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) makin berani melawan tim gabungan TNI-Polri, setelah pekan lalu membuat tiga anggota Brimob terluka dan salah satunya gugur. Kelompok yang menamai diri sebagai TPNPB-OPM menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Karena itu, Presiden yang selama ini dinilai sangat memperhatikan penderitaan prajurit dan rakyat Papua, perlu mempertimbangkan sikap Panglima TNI yang cenderung low profile dan kurang tegas. Ditambah lagi, Panglima Kodap II TPNPB-OPM, Ekianus Kogeya menuturkan, penembakan terhadap personil TNI/Polri memang dilakukan kelompoknya dan meminta pemerintah Indonesia mengakui perang mereka.
